Menhaj Pastikan Jemaah Indonesia Tetap Lancar Menjalankan Umrah di Tengah Isu Konflik Timur Tengah

Jakarta, tvOnenews.com- Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, memberikan kepastian keamanan dan kondisi para jemaah Indonesia yang menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci.

Penjelasan tersebut disampaikannya menjawab kegundahan di tengah isu konflik Timur Tengah. Menhaj menjelaskan pelaksanaan umrah masih berjalan lancar.

"Mudah-mudahan tetap lancar semuanya," kata Gus Irfan, dikutip dari Antara, Sabtu (24/10/2026).

Lebih lanjut, dikatakannya, sejauh ini jemaah yang menggunakan penerbangan langsung atau direct flight tidak mengalami kendala berarti.

Sementara itu, penerbangan transit sempat mengalami beberapa keterlambatan atau delay. Kondisi tersebut perlu dipahami publik.

"Laporan terakhir lancar semuanya, terutama yang terkait dengan direct flight-nya, yang langsung, yang tidak transit. Yang transit pun juga lancar, hanya ada beberapa kali delay, tetapi tidak terlalu signifikan," jelas Gus Irfan.

Dia menambahkan pelaksanaan ibadah umrah bagi WNI saat ini masih terpantau aman, terlebih setelah dirinya bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi untuk memperoleh informasi mengenai kondisi di Makkah, Madinah, dan Jeddah.

"Kemarin saya ketemu Duta Besar Saudi di sini dan relatif semuanya masih berjalan untuk umrah. Masih berjalan dengan baik karena Makkah, Madinah, Jeddah selama ini masih kondusif," sambungnya.

"Tentu kita tiap hari selalu komunikasi dengan Kemlu kita, kemudian KBRI Riyadh, KJRI di Jeddah, kita selalu komunikasi," ucap Irfan.

Menurut dia, komunikasi dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan perkembangan situasi yang dapat memengaruhi pelaksanaan ibadah umrah.

"Kalau ada hal yang perkembangannya mengkhawatirkan, pasti mereka akan menyampaikan kepada kami," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, menuturkan akan meningkatkan pelayanan data hingga kesehatan jemaah umrah Indonesia.

Harun mengatakan saat ini aktivitas umrah melibatkan sekitar 4.100 jemaah per hari dengan keterlibatan hampir 130 biro perjalanan.

Kondisi tersebut menuntut koordinasi yang optimal agar perjalanan jemaah berlangsung aman, tertib, dan terlindungi.

Selain itu, langkah antisipasi terhadap situasi darurat atau force majeure juga diperlukan, mengingat Arab Saudi dan sekitarnya berada dalam perselisihan dengan kelompok milisi Houthi.

“Kebijakan perlindungan dan keselamatan memerlukan koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat perlindungan, keselamatan, dan pelayanan jemaah umrah, khususnya dalam kondisi force majeure, termasuk kejelasan perlindungan asuransi dan penanganan situasi darurat,” ujar Harun, dikutip dari laman resmi Kemenhaj.

Selain itu, Kemenhaj juga mendorong penguatan pengawasan pada Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh).

Sistem tersebut dinilai perlu ditingkatkan dan diintegrasikan dengan data tiket, vaksinasi, serta asuransi jemaah agar dapat mengantisipasi praktik umrah ilegal.