8 Bantuan Pemerintah hingga Akhir 2026, Ada BSU Rp900 Ribu hingga Beras 30 Kilogram

Pada kuartal IV 2026, pemerintah menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember.

Dengan periode tersebut, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) memperoleh alokasi total 30 kilogram beras.

Program ini menyasar 33.244.408 KPM yang masuk kelompok desil 1 hingga 4. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp17,5 triliun untuk pelaksanaan bantuan tersebut.

Bantuan beras diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga sekaligus mengurangi pengeluaran keluarga penerima manfaat.

Namun, masyarakat perlu memastikan status kepesertaan melalui informasi resmi pemerintah. Penetapan penerima mengacu pada data sasaran yang digunakan dalam pelaksanaan program.

6. Program Magang dan Pelatihan Vokasi

Bantuan pemerintah tidak selalu diberikan dalam bentuk uang atau barang. Dukungan juga disiapkan melalui program peningkatan keterampilan untuk memperluas kesempatan kerja.

Pada 2027, pemerintah berencana melanjutkan program magang dengan target 150.000 peserta. Selain itu, pelatihan vokasi ditujukan kepada sekitar 300.000 orang.

Program magang memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman kerja dan mengenal kebutuhan dunia industri secara langsung.

Sementara itu, pelatihan vokasi diarahkan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.

Kedua program tersebut diharapkan membantu pencari kerja meningkatkan kesiapan memasuki dunia kerja sekaligus memperkuat daya saing pekerja.

7. Pembukaan Rekening Bank bagi Warga Berusia di Atas 17 Tahun

Pemerintah juga menyiapkan program pembukaan rekening bank bagi warga negara Indonesia yang berusia lebih dari 17 tahun.

Program ini diprioritaskan bagi masyarakat dalam kelompok desil 1 sampai 4. Penentuan sasaran penerima masih melalui proses pencocokan data atau cross-check antarkementerian dan lembaga terkait.

Pembukaan rekening tersebut perlu dipahami sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, bukan bantuan tunai yang otomatis memberikan sejumlah uang kepada pemilik rekening.

Karena itu, masyarakat tidak boleh langsung menganggap pembukaan rekening sebagai tanda akan menerima bantuan tertentu. Informasi mengenai sasaran, persyaratan, dan mekanisme pelaksanaan tetap perlu menunggu pengumuman resmi pemerintah.

8. Penyesuaian Aturan PPN untuk Logam Mulia

Kebijakan pemerintah berikutnya berkaitan dengan sektor industri perhiasan dan perdagangan logam mulia.