Soroti Pengelolaan Desa Antikorupsi di Kalimantan Selatan, KPK Lakukan Evaluasi

Tanah Laut, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pemerintahan Desa Bumi Jaya, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Langkah ini memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap diterapkan, khususnya dalam penggunaan anggaran serta pelaksanaan pembangunan desa. Evaluasi tersebut dikemas melalui kegiatan Monitoring Implementasi Indikator Desa Antikorupsi 2026. Desa Bumi Jaya yang berada di Kecamatan Pelaihari menjadi salah satu sasaran pemantauan guna melihat konsistensi penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus menemukan sejumlah hal yang masih membutuhkan pembenahan. Asisten Administrasi Umum Setda Tanah Laut, Rudi Ismanto, mengatakan, status Desa Antikorupsi yang telah disandang Bumi Jaya sejak 2023 sebagai desa percontohan di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan harus dijaga secara berkelanjutan. Menurutnya, pencapaian tersebut tidak boleh berhenti sebagai sebuah penghargaan, tetapi harus diwujudkan melalui praktik pemerintahan yang menjunjung tinggi integritas dan keterbukaan. "Predikat tersebut bukan sekadar penghargaan, tetapi menjadi tanggung jawab untuk mempertahankan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa," ujarnya di Pelaihari, Jumat (7/11/2026). Rudi menilai, pemantauan yang dilakukan KPK menjadi kesempatan bagi pemerintah desa untuk mengidentifikasi kekurangan. Pemerintah desa bisa mengevaluasi beberapa aspek, mulai menyangkut pada kualitas pelayanan publik, transparansi penggunaan anggaran, dan pengawasan terhadap pembangunan. Ia juga mengingatkan bahwa, upaya mencegah penyimpangan tidak bisa hanya dibebankan kepada kepala desa beserta perangkatnya. Tambah Rudi, keterlibatan masyarakat diperlukan agar proses penggunaan anggaran hingga pembangunan dapat diawasi secara bersama-sama. Sementara, Direktur Pembinaan Masyarakat dan Desa KPK RI, Kunto Ariawan menjelaskan, penerapan program Desa Antikorupsi bukan dimaksudkan untuk menambah pekerjaan administratif pemerintah desa. Kunto menegaskan bahwa, program tersebut justru diarahkan untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih baik. Nantinya, anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal. "Penguatan tata kelola pemerintahan desa harus memastikan anggaran yang dikucurkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi," terang Kunto. Kunto menambahkan, pencegahan korupsi harus diawali dengan perbaikan sistem pengelolaan keuangan desa. Transparansi dan akuntabilitas perlu diperkuat agar ruang celah penyalahgunaan kewenangan terus sempit. Melalui evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut diharapkan menindaklanjuti berbagai temuan KPK sebagai bahan pembenahan tata kelola pemerintahan desa, mulai dari keterbukaan anggaran, pengawasan pembangunan, hingga peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (ant/hap)

Soroti Pengelolaan Desa Antikorupsi di Kalimantan Selatan, KPK Lakukan Evaluasi

Berita Terkait

Direksi Pengembang Kawasan Kota Baru Parahyangan Bandung Dipanggil KPK

KPK Sita Uang Rp2 Miliar Terkait Dugaan Korupsi Proyek SPBU

Deretan Pertanyaan KPK ke Nusron Wahid

KPK Dalami Aliran Permintaan Uang Bupati Pemalang Non Aktif Anom Widiyanto

Topik Terkait

Kpk

Desa Antikorupsi

Desa Bumi Jaya

Kalimantan Selatan

Tata Kelola Pemerintahan Desa

Anggaran Dan Pembangunan Desa

Saksikan Juga

Tangan Kanan Jokowi Diangkat, Pamerkan Ijazah di Sidang Roy Suryo dan Dokter Tifa

Prancis Tak Baik-Baik Saja, Utang Menggunung hingga Rp71.901 Triliun

Kepala BGN Peringatkan SPPG, Pelanggaran Bisa Berujung Penutupan Permanen

Di Balik Kasus Mutilasi Madiun, Polisi Soroti Kecerdasan Tersangka Dwi Bagus

Dewan Pers Anugerahkan Penghargaan Tokoh Pers 2026 kepada Karni Ilyas

Tak Penuhi Panggilan KPK, Nusron Wahid Ternyata ke Singapura dan Malaysia

Viral

Viral

Kpk

Dpr

Prabowo

Karhutla