Kisah Ali Sadikin, Gubernur Jakarta yang Berani Legalkan Judi demi Pembangunan Ibu Kota

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, dalam rangka peringatan Hari Pahlawan pada Selasa (10/11/2026).

Ali Sadikin menjadi salah satu dari tiga tokoh yang diusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperoleh gelar tersebut. Dua tokoh lainnya adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso serta sastrawan sekaligus budayawan Sutan Takdir Alisjahbana.

Penghargaan tersebut diberikan atas jasa dan pengabdian Ali Sadikin selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama dua periode, yakni 1966 hingga 1977.

Selama memimpin Ibu Kota, Ali dikenal sebagai sosok yang mendorong pembangunan berbagai fasilitas publik. Mulai dari jalan raya, taman kota, rumah sakit, sekolah, hingga sejumlah pusat kegiatan masyarakat berhasil dibangun atau dikembangkan pada masa kepemimpinannya.

Namun, di balik berbagai pembangunan tersebut, terdapat satu kebijakan Ali Sadikin yang hingga kini masih menjadi bagian kontroversial dalam sejarah Jakarta, yakni melegalkan perjudian dan menarik pajak dari aktivitas tersebut untuk menambah pendapatan daerah.

Perjalanan Karier Ali Sadikin

Ali Sadikin lahir di Sumedang, Jawa Barat, pada 7 Juli 1927. Sebelum terjun ke pemerintahan daerah, ia mengawali kariernya di dunia militer melalui Korps Komando Operasi (KKO), yang kemudian berkembang menjadi Korps Marinir TNI Angkatan Laut.

Selama berkarier di lingkungan militer, Ali pernah menduduki sejumlah posisi strategis di TNI Angkatan Laut. Ia dikenal sebagai perwira dengan karakter tegas dan disiplin tinggi.

Kariernya kemudian berlanjut ke pemerintahan sipil. Pada 1966, Presiden pertama RI, Soekarno, menunjuk dan melantiknya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ali memimpin Ibu Kota selama 11 tahun hingga 1977. Ketika mulai menjabat, Jakarta menghadapi berbagai persoalan perkotaan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, minimnya fasilitas pendidikan, hingga kondisi permukiman yang belum memadai.

Salah satu masalah mendesak saat itu adalah terbatasnya daya tampung sekolah. Banyak anak usia sekolah tidak mendapatkan kesempatan belajar karena jumlah gedung pendidikan yang tersedia belum mencukupi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ali mendorong pembangunan gedung-gedung sekolah baru sekaligus memperbaiki bangunan pendidikan yang sudah tidak layak digunakan.