- ANTARA
Menko Yusril dan Menkum Supratman Dorong Interoperabilitas Data Korporasi
Jakarta, tvOnenews.com - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia menyelenggarakan Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Perhelatan nasional ini menjadi langkah strategis untuk mempererat kolaborasi antarkementerian dan lembaga dalam membangun tata kelola data korporasi yang terpadu, akurat, mutakhir, serta aman guna mendongkrak kualitas pelayanan publik, kepastian hukum, dan iklim investasi di Tanah Air.
Urgensi integrasi data korporasi semakin mengemuka seiring tingginya pemanfaatan informasi badan hukum maupun badan usaha di berbagai sektor layanan pemerintah—mulai dari administrasi perpajakan, perizinan berusaha, pengadaan barang dan jasa, pengawasan transaksi keuangan, hingga upaya pencegahan korupsi.
Kendati demikian, persoalan perbedaan data antarinstansi serta belum optimalnya sinkronisasi pembaruan informasi korporasi masih menjadi pekerjaan rumah dalam menciptakan layanan publik yang efektif dan tepercaya.
- Antara
Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Yusril Ihza Mahendra dalam arahannya menegaskan bahwa pengelolaan data yang andal merupakan fondasi utama bagi terciptanya kepastian hukum dan peningkatan daya saing nasional.
"Kita tidak mungkin membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing apabila informasi mengenai subjek hukumnya tidak dikelola secara handal," ujar Yusril.
Ia menjelaskan bahwa integrasi data nasional semestinya dibangun lewat interoperabilitas antarsistem, bukan dengan memusatkan seluruh data secara fisik pada satu institusi saja.
Kewenangan serta penguasaan data tetap melekat pada masing-masing instansi produsen, sementara pertukaran informasi dijalankan melalui kesamaan standar, metadata, kode referensi, dan sistem yang saling terhubung.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkokoh kepastian hukum, memangkas waktu pelayanan publik, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih kompetitif.
Komitmen Bersama 50 Kementerian dan Lembaga
- tvOnenews.com/Abdul Gani Siregar
Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas menekankan bahwa integrasi data korporasi merupakan agenda strategis yang memerlukan sinergi serta komitmen penuh dari seluruh kementerian, lembaga, maupun pemangku kepentingan terkait.
Supratman memaparkan bahwa data administrasi hukum yang dikelola Ditjen AHU selama ini telah menjadi salah satu rujukan krusial dalam pengambilan keputusan, perizinan, perpajakan, hingga pengawasan.