Pemilu Israel Digelar Hari Ini, Apakah Warga Palestina Bisa Berpartisipasi?

tvOnenews.com — Pemilu Israel yang dimulai hari ini, Selasa, 27 Oktober 2026 menjadi sorotan karena hasilnya tidak hanya menentukan arah kepemimpinan negara tersebut, tetapi juga berpengaruh terhadap kebijakan yang menyangkut kehidupan warga Palestina. 

Di tengah persaingan politik untuk memperebutkan kursi pemerintahan, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana warga Palestina dapat ikut menentukan hasil pemilu.

Hak politik warga Palestina sendiri berbeda-beda, bergantung pada status kewarganegaraan dan wilayah tempat mereka tinggal. 

Sebagian warga Palestina yang memiliki kewarganegaraan Israel dapat menggunakan hak pilih, sedangkan jutaan warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza tidak memiliki hak untuk memilih dalam pemilu nasional Israel.

Lantas, apakah suara warga Palestina dapat memengaruhi hasil pemilu Israel?

Warga Palestina yang memiliki kewarganegaraan Israel merupakan bagian penting dari pemilih dalam pemilu negara tersebut. Namun, pengaruh politik mereka selama ini menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari perpecahan antarpartai, rendahnya tingkat partisipasi pemilih, hingga keengganan sejumlah partai besar yang dipimpin warga Yahudi untuk melibatkan partai-partai Arab dalam koalisi pemerintahan.

Meski demikian, suara pemilih Palestina berpotensi memengaruhi hasil pemilu, terutama dalam menentukan apakah Benjamin Netanyahu dapat mempertahankan kekuasaannya.

Dua kekuatan politik utama yang mewakili warga Arab di Israel adalah Ra'am atau Daftar Arab Bersatu dan Daftar Gabungan, yang terdiri dari Hadash, Balad, dan Ta'al.

Perolehan suara kedua kelompok tersebut akan bergantung, antara lain, pada tingkat partisipasi pemilih Palestina di Israel. Jumlah suara yang mereka raih dapat memengaruhi perolehan kursi partai-partai yang dipimpin warga Arab sekaligus keseimbangan kekuatan di Knesset, parlemen Israel.

Pemimpin Balad, Sami Abu Shehadeh dalam wawancaranya dengan New Arab menyoroti pentingnya suara pemilih Palestina di tengah persaingan politik ketika tidak ada blok utama yang terlihat pasti mampu meraih mayoritas.

Namun, perjalanan menuju pemilu juga diwarnai upaya untuk mendiskualifikasi partai dan kandidat yang dipimpin warga Palestina.

Pada September, Komite Pemilu Pusat Israel memutuskan melarang Daftar Gabungan dan Ra'am mengikuti pemilu. Keputusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung Israel.

Walau begitu, pengadilan tetap mempertahankan keputusan untuk mendiskualifikasi Abu Shehadeh berdasarkan sebuah artikel yang ditulisnya, yang menggambarkan serangan 7 Oktober sebagai peristiwa penting dalam sejarah.

Rangkaian keputusan tersebut kembali memunculkan perdebatan mengenai hak politik warga Palestina di Israel, termasuk batas-batas partisipasi mereka dalam sistem politik negara tersebut.

Benjamin Netanyahu juga berulang kali menjadikan kemungkinan kerja sama antara kubu oposisi dan partai-partai yang dipimpin warga Arab sebagai isu kampanye. 

Ia berupaya menekan para pesaingnya agar menolak kemungkinan membentuk pemerintahan bersama partai-partai tersebut.

Bagaimana dengan Warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat?

Berbeda dengan warga Palestina yang memiliki kewarganegaraan Israel, jutaan warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza tidak memiliki hak untuk memilih dalam pemilu Israel. 

Padahal, pemerintahan Israel yang nantinya terbentuk akan memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Pemerintah Israel berikutnya akan turut menentukan arah kebijakan terkait operasi militer, pembatasan pergerakan, perluasan permukiman Israel, hingga masa depan Jalur Gaza.

Di Tepi Barat yang diduduki Israel, warga Palestina menghadapi berbagai pembatasan, termasuk keberadaan pos pemeriksaan militer, penutupan jalan, serta serangan yang dilakukan oleh pemukim Israel.

Israel juga mengumumkan penutupan perbatasan darat menuju Tepi Barat pada hari pemungutan suara. Kebijakan tersebut menambah pembatasan yang telah diperketat sejak Oktober 2023.

Sementara itu, masa depan Gaza menjadi persoalan penting lainnya. Sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi kemungkinan pelonggaran blokade oleh Israel, penarikan pasukan dari wilayah yang diduduki, pemulangan warga Palestina yang mengungsi ke rumah mereka, serta pembangunan kembali wilayah yang hancur akibat perang.

Meski pergantian pemerintahan berpotensi mengubah arah politik Israel, para penantang utama Netanyahu belum menunjukkan indikasi kuat bahwa perubahan tersebut akan membawa pergeseran mendasar dalam kebijakan terhadap Palestina maupun pendudukan Israel.