KPK Pastikan Eks Pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo Telah Menerima Surat Undangan Klarifikasi

Jakarta, tvOnenews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan eks pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) telah menerima surat undangan untuk klarifikasi soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya, yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (1/3/2023) mendatang. "Belum ada konfirmasi dari Rafael Alun Trisambodo, tapi memang surat undangan tersebut telah diterima oleh yang bersangkutan hari ini," kata Plt. Juru Bicara KPK Ipi Maryati di Jakarta, Senin (27/2/2023). Klarifikasi soal laporan LHKPN tersebut rencananya akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan dan dipimpin langsung oleh Direktur LHKPN KPK Isnaini pada Rabu (1/3/2023) mendatang. Secara garis besar, Ipi menjelaskan Rafael Alun akan diklarifikasi mengenai semua yang terkait dengan kepemilikan harta yang didaftarkan dalam LHKPN. Kemudian terkait laporan hasil analisa (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada KPK soal RAT, Ipi mengatakan hal tersebut telah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. "Terkait LHA PPATK yang pertama adalah kami pastikan bahwa semua informasi data yang disampaikan kepada KPK, baik dari instansi maupun dari masyarakat, kami pastikan ditindaklanjuti. Tapi apa bentuknya, tidak dapat saya sampaikan dan apa hasilnya juga tidak bisa saya sampaikan secara detail," ujarnya. Nama pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi perhatian publik, setelah putranya, Mario Dandy Satriyo (MDS) menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap David, putra dari salah seorang Pengurus Pusat GP Ansor, Jonathan Latumahina. Kejadian tersebut membuat publik menyoroti gaya hidup mewah MDS yang kerap pamer kemewahan di media sosial dan berujung dengan sorotan masyarakat soal harta kekayaan RAT yang mencapai sekitar Rp56 miliar. Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan bahwa harta RAT yang mencapai sekitar Rp56 miliar tidak sesuai dengan profil kekayaannya. Pahala Nainggolan menegaskan tidak ada larangan bagi pejabat untuk mempunyai aset atau harta kekayaan dalam jumlah besar, asalkan profilnya sesuai. "Jumbo sih bukannya dilarang, kalau lihat di announcement banyak yang jumbo, namun yang jadi masalah kan profilnya enggak match. Jadi jangan jumbo, ini kementerian, kalau profilnya match enggak apa-apa. Misalnya bapaknya sultan, warisannya gede gitu, ada juga pejabat yang begitu," kata Pahala Nainggolan di Jakarta, Kamis (23/2/2023). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian mencopot Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan II untuk mempermudah proses pemeriksaan harta kekayaannya. (ant/ade)

KPK Pastikan Eks Pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo Telah Menerima Surat Undangan Klarifikasi

Berita Terkait

Masih Ingat Mario Dandy? Anak Rafael Alun yang Aniaya David Ozora itu Kini Nasibnya Dijatuhi Hukuman Belasan Tahun Penjara

Tok! Mario Dandy Tak Bisa Menghindar Lagi, Harus Hadapi Hukuman 18 Tahun Penjara Akumulasi Dua Kasus

Masih Ingat Mobil Rubicon Mario Dandy? Jeep Fenomenal Tersebut Akhirnya Terjual Rp725 juta

Kasasi Mario Dandy Atas Kasus Pencabulan Mantan Pacar Ditolak MA, Vonis 2 Tahun Sah

Topik Terkait

Rafael Alun

Rafael Alun Trisambodo

Mario Dandy

David

Laporan Lhkpn

Kpk Undang Rafael

Klarifikasi Lhkpn Rafael Alun

Saksikan Juga

Kebakaran Landa SD Muhammadiyah 10 Surabaya, Siswa Dievakuasi Saat Belajar

Meski Masih Undervalue, BI Optimistis Rupiah Menguat

Viral! Oknum Guru Potong Rambut Paksa Belasan Siswi yang Berkerudung

Tawuran di Jaktim! Pria Tewas Tertabrak Kereta Saat akan Melerai Massa

Tembok SDN Tebet Barat 08 Roboh Usai Diguyur Hujan Deras, Sekolah Terapkan Belajar Daring

Tukang Roti Tewas Dibacok di Cengkareng, Pelaku Ditangkap di Bogor

Viral

Kpk

Dedi Mulyadi

Prabowo Subianto

Jakarta

Kdm