Bandingkan dengan Yogyakarta, Pakar Usul RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Tak Lewat Pilkada

"Karena suara terbanyak orang luar Jakarta semua. Bukannya saya cinta Betawi, tapi ini bicara keadilan. Saya dari Jawa Tengah," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut seharusnya kewenangan menunjuk kepala daerah untuk Daerah Khusus Jakarta dapat disamakan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Karena UU-nya itu Daerah Khusus Jakarta, saya minta gubernurnya jangan pilkada. Kan 'khusus' kan. Yogyakarta, Daerah Khusus Istimewa, kok gubernurnya enggak dipilh gapapa, kan gitu," ucapnya.

"Jakarta itu (cara menentukan gubernur) enggak usah pilihan, supaya duitnya untuk membangun masyarakatnya. Membangun Jakarta," tuturnya.

Kalau pun tidak melalui pilkada, Trubus menjelaskan, gubernur Jakarta dapat ditunjuk oleh DPRD, untuk kemudian diminta persetujuannya kepada presiden.

"Pertanyaannya, itu demokrasinya di mana? Lha pertanyaannya kan DPRD ini dipilih oleh rakyatnya, bukan? Kan dipilih melalui proses demokrasi. Mereka kan melalui pemilu. Artinya demokrasi udah jalan," kata akademisi Universitas Trisakti itu.

"Memang orang Betawinya udah cair ke mana-mana, cuma tetap mereka punya hak, (dalam hal Jakarta) sebagai wilayah tempat dia menghuni," kata Trubus.