Hakim MK: Kenaikan Tukin Bawaslu Tak Ada Kaitannya dengan Pilpres 2024

Dia menjelaskan pihak terkait dari termohon memberikan penjelasan bahwa dalil pemohon tentang kenaikan tukin Bawaslu itu adalah dalil yang keliru dan mengada-ada.

Daniel mengatakan kenaikan tukin itu merupakan program dari Kementerian PAN-RB yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya.

“Pemberian dilakukan dalam bentuk tunjangan berbasis capaian kinerja dan bukan kenaikan gaji sebagaimana didalilkan pemohon,” kata Daniel.

Untuk itu, Daniel menegaskan bahwa kenaikan tukin Bawaslu itu tidak berkaitan dengan Jokowi dan kontestasi Pilpres 2024.

“Program tersebut jelas tidak ada kaitannya dengan presiden apalagi dihubungkan dengan kontestasi Pemilu 2024,” tandas Daniel. (saa/nsi)