Angka PHK Tertinggi Nasional Dipegang Jawa Barat, Dedi Mulyadi Beberkan Penyebabnya

Bandung, tvOnenews.com - Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertinggi di Indonesia sepanjang 2025.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, total pekerja yang terkena PHK di Jawa Barat selama 2025 mencapai 18.815 orang. 

Angka tersebut menempatkan Jawa Barat di posisi teratas secara nasional.

Secara rinci, PHK di Jawa Barat terjadi hampir merata sepanjang tahun. 

Pada Januari tercatat 1.738 orang, Februari 3.973 orang, Maret 1.465 orang, April 1.490 orang, Mei 1.375 orang, Juni 1.544 orang, Juli 1.815 orang, Agustus 1.577 orang, September 2.050 orang, Oktober 1.032 orang, November 652 orang, dan Desember 104 orang.

Jumlah tersebut jauh melampaui provinsi lain. Jawa Tengah berada di posisi kedua dengan 14.700 orang terkena PHK, disusul Bali dengan 10.376 orang. 

Secara nasional, total PHK sepanjang 2025 mencapai 88.519 orang.

Menanggapi kondisi itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai persoalan ketenagakerjaan di Jabar tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan jumlah angkatan kerja, melainkan juga kualitas dan pola rekrutmen tenaga kerja di perusahaan.

Menurut Dedi, saat sebuah perusahaan berdiri di Jawa Barat, tenaga kerja yang direkrut tidak selalu berasal dari basis data angkatan kerja lokal. 

Bahkan, tidak sedikit posisi strategis justru diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah.

“Nah, yang dari luar masuk tuh faktornya apa-apa saja. Kadang-kadang kelas menengah atau manajer di perusahaan. Kalau manajer perusahaannya orang Garut, pasti orang Garut banyak dibawa. Tapi kalau manajer perusahaannya adalah orang luar Jawa Barat, dia juga pasti bawa dari kampungnya,” kata Dedi di Kota Bandung.

Dedi menegaskan, tingginya angka PHK tidak bisa serta-merta disimpulkan sebagai ketidakmampuan angkatan kerja Jawa Barat. 

Karena itu, Pemprov Jabar memilih fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Seperti program-program sekolah diploma tiga dibiayai, Jawa Barat bikin sekolah kejuruan yang khusus spesifikasinya,” ucapnya.

Ia juga menekankan bahwa pembatasan rekrutmen tenaga kerja berdasarkan asal daerah tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan aturan.

“Nggak boleh, kan nggak boleh melakukan diskriminasi terhadap rekrutmen warga,” katanya.

Dedi Mulyadi berharap, penguatan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan vokasi dan kejuruan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menekan angka PHK sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja Jawa Barat di dunia industri. (cep/muu)