Tekankan Kolaborasi Satu Data Indonesia, Menteri Rini Widyantini: Fondasi Integritas dan Layanan Publik

“Langkah-langkah strategis tersebut bukan sekadar pembenahan teknis, melainkan fondasi utama untuk memastikan integrasi data dan layanan publik dapat berjalan secara masif, aman, dan berkelanjutan di seluruh instansi pusat maupun daerah,” katanya.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa pembangunan nasional hanya dapat berjalan efektif jika didukung oleh data yang kuat. Menurutnya, data saat ini tidak lagi sekadar statistik, melainkan mencakup berbagai aspek seiring pesatnya perkembangan teknologi.

Ia menyebut adanya pandangan global bahwa data merupakan sumber daya bernilai tinggi, bahkan melebihi komoditas ekonomi konvensional. Namun, agar data memiliki nilai strategis, diperlukan mekanisme pengelolaan yang tepat dan terintegrasi.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan. Ia menilai data berperan sebagai kompas kebijakan, karena tanpa data yang akurat, kebijakan publik berpotensi meleset dari sasaran. Ia mencontohkan kasus bantuan sosial yang tidak tepat sasaran sebagai indikasi lemahnya kualitas data.

Bob Hasan menambahkan, tantangan ke depan meliputi penguatan komitmen interoperabilitas, penghapusan ego sektoral, serta jaminan keamanan data. Kolaborasi Satu Data Indonesia dinilai menjadi kunci dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional, dan DPR RI berkomitmen mendukung penyusunan RUU Satu Data Indonesia beserta regulasi turunannya.

Pada kesempatan yang sama, Duta Arsip Nasional Republik Indonesia sekaligus Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyampaikan bahwa para pendiri bangsa sejatinya telah merancang pembangunan berbasis satu data yang mengintegrasikan data geospasial dan numerik. Karena itu, dibutuhkan perjuangan bersama seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mewujudkan sistem data nasional yang terpadu. (rpi)