Komisi I DPR Tegaskan Belum Bahas Anggaran Kemenhan untuk Iuran Board of Peace

Jakarta, tvOnenews.com – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan bahwa hingga saat ini belum pernah ada pembahasan resmi terkait rencana penggunaan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk membayar iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang nilainya disebut mencapai sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Pernyataan ini disampaikan TB Hasanuddin merespons keterangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut dana iuran BoP direncanakan akan diambil melalui anggaran Kemenhan.

“Dalam rapat 26 Januari lalu, tidak ada pembahasan mengenai alokasi atau penggunaan anggaran pertahanan untuk iuran Board of Peace. Fokus rapat sepenuhnya pada evaluasi kinerja Kemenhan 2025 dan rencana pembangunan kekuatan TNI 2026–2029,” ujar TB Hasanuddin, Jumat (6/2/2026).

Ia menjelaskan rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan pada 26 Januari 2026 hanya membahas capaian program kerja Kemenhan tahun 2025 serta rencana pembangunan dan penguatan TNI untuk periode 2026–2029.

TB Hasanuddin menegaskan setiap penggunaan anggaran pertahanan, terlebih dalam jumlah besar dan bersifat strategis, wajib dibahas secara terbuka dan melalui mekanisme pengawasan DPR.

“Setiap rupiah anggaran pertahanan harus digunakan secara tepat, akuntabel, dan sejalan dengan kepentingan nasional,” tegasnya.

Menurut TB Hasanuddin, DPR memiliki fungsi konstitusional dalam pengawasan anggaran negara termasuk anggaran pertahanan yang berada dalam lingkup kerja Komisi I DPR RI.

“Jika memang ada rencana penggunaan anggaran pertahanan untuk kepentingan internasional seperti iuran BoP, maka hal tersebut wajib dikonsultasikan dan dibahas bersama DPR,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa dana iuran Dewan Perdamaian akan selalu melalui Kementerian Pertahanan.

“Ya nanti selalu lewat Kemenhan kan? Pasti selalu lewat Kemenhan,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Meski demikian, hingga kini pemerintah belum memutuskan apakah dana iuran Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump tersebut akan mengambil porsi tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di luar anggaran pertahanan. (rpi/nsi)