Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Lebih dari 50 Persen?, DPR RI Ungkap Kejanggalan Peserta PBI BPJS Kesehatan

Ia juga mengaitkan persoalan ini dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak menginginkan lagi kebijakan berbasis data statistik yang tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

"Dan saya teringat bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada saat pelantikan di Paripurna DPR, bahwa tidak menginginkan lagi adanya kebijakan yang tidak berbasis pada data faktual, atau berbasis hanya pada data statistik yang terindikasi tidak sesuai dengan kebutuhan riil dan kondisi riil rakyat Indonesia," ujarnya.

Menurut Rieke, salah satu akar persoalan adalah pendataan yang belum dimulai dari tingkat paling bawah.

“Sehingga menurut saya ini juga sangat tidak baik, bagaimana sebetulnya Presiden Prabowo berupaya agar anggaran itu turun langsung ke desa, agar pendataan itu sebetulnya harus dimulai dari desa," bebernya.

Dalam kesempatan itu, Rieke mendorong reaktivasi segera peserta PBI yang dinonaktifkan karena menyangkut hak dasar dan keselamatan masyarakat.

“Ini persoalan nyawa,” kata Rieke.

Selain itu, ia meminta pemerintah membenahi ekosistem data nasional agar anggaran benar-benar tepat sasaran.

“Saya yakin anggaran tepat sasaran jika data tepat sasaran,” tandasnya.(rpi/raa)