Wamenhaj: Ongkos Haji Bisa Lebih Murah Jika BPKH Kelola Dana Lebih Maksimal

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan kunci menekan biaya haji ada pada pengelolaan dana oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Menurutnya, BPKH harus mampu mengakumulasi dana umat lebih besar dan dikelola secara maksimal agar ongkos haji bisa ditekan.

“Ya prinsipnya kan kita sih berharap BPKH itu berfungsi sebagai pengakumulasi dana umat. Artinya dana umat masuk harus lebih besar, harus lebih besar, itu prinsipnya,” ujar Dahnil di Komoleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Ia menjelaskan, antrean panjang haji tidak lepas dari kebijakan tata kelola keuangan beberapa tahun lalu yang mewajibkan setoran dana awal.

“Itu kan karena kebijakan tata kelola keuangan haji beberapa tahun yang lalu kan itu yang menyebab antrean,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut sudah tidak bisa dikembalikan seperti dulu.

“Sudah enggak bisa lagi, no point to return,” tegas Dahnil.

Karena itu, pemerintah kini fokus memastikan tata kelola dana haji oleh BPKH berjalan lebih maksimal.

Ia menyebut hal tersebut merupakan amanat langsung Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Kalau mereka ngelola uangnya dengan bagus, maka bisa lebih besar uang hajinya. Artinya ongkos haji itu akan bisa terus ditekan lebih rendah,” ujarnya.

Dahnil menambahkan, BPKH harus mengelola dana secara lebih hati-hati namun tetap menghasilkan keuntungan.

“Kita berharap BPKH ini itu harus mengelola uang itu lebih pruden, kemudian lebih profitabel,” katanya.

Terkait rencana mencari investor, ia menyebut Kemenhaj mendorong BPKH melakukan investasi lintas sektor. Namun hasil investasi itu tetap harus kembali untuk kepentingan perhajian.

“Hasil dari investasi itu harus digunakan untuk sektor perhajian,” ucapnya.

Ia menegaskan prinsip utama tetap kehati-hatian.

“Harus tetap hati-hati, harus pruden ya. Itu prinsip awalnya, pruden tapi profitabel,” tandasnya.

Sementara itu, soal proyek Kampung Haji, Dahnil menyebut saat ini masih dalam proses peralihan aset Novotel oleh Danantara dan membutuhkan pembangunan tambahan.

“Belum, tahun ini belum kita pakai,” pungkasnya.(rpi/raa)