Awal Puasa 2026 Beda Hari? Muhammadiyah Fix 18 Februari, Ini Prediksi Tanggal Versi Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com - Umat Islam di Indonesia bersiap menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah yang jatuh pada tahun 2026. Namun, terdapat potensi perbedaan tanggal dimulainya ibadah puasa antara keputusan organisasi Muhammadiyah dengan ketetapan pemerintah nantinya.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara resmi telah mengumumkan bahwa 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. 

Keputusan ini diambil Majelis Tarjih dan Tajdid melalui metode hisab hakiki yang merujuk pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

Penetapan tersebut tertuang dalam Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025. Dengan menggunakan prinsip kesatuan matlak global, Muhammadiyah menetapkan awal bulan puasa akan dimulai secara serentak di seluruh dunia pada tanggal tersebut.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) baru akan menentukan awal Ramadhan 2026 setelah melaksanakan sidang isbat. 

Agenda penting ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 Februari 2026, yang bertepatan dengan 29 Syakban 1447 H.

Forum penentuan ini akan digelar di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kemenag, Jakarta. Sidang isbat akan melibatkan berbagai elemen penting, mulai dari perwakilan Komisi VIII DPR, Mahkamah Agung (MA), Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Meskipun sidang belum digelar, gambaran awal puasa versi pemerintah sebenarnya bisa diintip melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 1497, 2, dan 5 Tahun 2025. 

Dalam regulasi libur nasional tersebut, Idul Fitri 2026 diprediksi jatuh pada 21–22 Maret 2026.

Jika merujuk pada kalender tersebut, apabila puasa digenapkan menjadi 30 hari, maka awal Ramadhan versi pemerintah kemungkinan besar jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Jika prediksi ini tepat, maka awal puasa pemerintah akan berselisih satu hari dengan Muhammadiyah.

Kendati demikian, masyarakat diminta tetap menunggu hasil resmi dari otoritas terkait.

Kemenag menegaskan bahwa penetapan 1 Ramadhan tetap harus melalui sidang isbat yang memadukan dua metode sekaligus, yakni hisab dan rukyatul hilal (pemantauan langsung anak bulan). (dpi)