Garasi Lama, Jam Miliaran: Membaca Kekayaan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di Balik Polemik Mobil Dinas Rp8,5 Miliar

Isi Garasi Pribadi: Mobil Lawas, Nilainya Ratusan Juta

Menariknya, ketika publik menyoroti mobil dinas Rp8,5 miliar, data LHKPN justru menunjukkan koleksi mobil pribadi Rudy Mas’ud tergolong sederhana. Tidak ada supercar, tidak pula SUV mewah terbaru.

Dalam laporan kekayaannya, hanya tercatat tiga unit kendaraan pribadi dengan total nilai sekitar Rp250 juta, seluruhnya merupakan hasil sendiri:

• Honda CR-V tahun 2010 senilai Rp100 juta

• Honda Freed tahun 2009 senilai Rp80 juta

• Suzuki SX4 X-Over tahun 2007 senilai Rp70 juta

Ketiga mobil tersebut adalah kendaraan keluarga yang kini berusia belasan tahun. Fakta ini menciptakan kontras tajam antara garasi pribadi yang sederhana dan fasilitas negara bernilai miliaran rupiah yang kini menjadi polemik.

Jam Tangan Mewah: Titik Kritis Transparansi

Jika koleksi mobil terkesan biasa, sorotan berbeda muncul dari aksesori yang dikenakan Rudy di ruang publik. Beberapa kali, ia tertangkap kamera mengenakan jam tangan kelas atas yang identik dengan merek seperti Richard Mille dan Audemars Piguet, dengan estimasi harga mencapai miliaran rupiah per unit.

Namun, dalam LHKPN, nilai “harta bergerak lainnya” yang mencakup perhiasan dan barang bernilai tinggi hanya dilaporkan sekitar Rp450 juta. Perbedaan antara visual yang terlihat dan angka dalam laporan inilah yang memicu tanda tanya publik, sekaligus mendorong tuntutan transparansi yang lebih rinci.

Antara Marwah Jabatan dan Sensitivitas Publik

Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pengadaan mobil dinas mahal bukan bentuk foya-foya, melainkan demi menjaga marwah Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara. Namun, di era keterbukaan informasi, argumen tersebut tak bisa dilepaskan dari profil kekayaan pribadi pejabat yang bersangkutan.

Kontras antara mobil pribadi ratusan juta, jam tangan bernilai miliaran, dan mobil dinas Rp8,5 miliar membentuk satu narasi besar yang kini dinilai publik. Bukan semata soal legalitas, melainkan soal kepantasan dan kepekaan.

Polemik ini pada akhirnya menempatkan Rudy Mas’ud di titik krusial: bagaimana membangun kepercayaan publik dengan transparansi harta kekayaan, sekaligus menjawab ekspektasi masyarakat di tengah tuntutan efisiensi anggaran. Di Kalimantan Timur, marwah kepemimpinan kini bukan hanya soal citra, tetapi juga soal keterbukaan dan akuntabilitas. (nsp)