Lima Tuntutan Keras Demo BEM UI di Mabes Polri: Dari Kasus Pembunuhan Siswa AT hingga Desakan Copot Kapolri

Tuntutan keempat menyoroti peran Polri di luar fungsi utamanya. Massa menuntut penegasan batas kewenangan Polri serta penarikan aparat kepolisian dari jabatan-jabatan sipil.

Menurut mahasiswa, keterlibatan Polri dalam jabatan sipil berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, memperlemah prinsip supremasi sipil, serta menjauhkan Polri dari tugas pokoknya sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat.

Tuntutan Kelima: Reformasi Polri Harus Nyata

Puncak tuntutan aksi ini adalah dorongan agar Reformasi Polri benar-benar diwujudkan secara konkret. BEM UI menuntut hasil nyata reformasi Polri secara struktural, kultural, dan instrumental, dengan melibatkan Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Mahasiswa menilai, wacana reformasi Polri selama ini lebih banyak bersifat normatif dan seremonial, tanpa perubahan signifikan di lapangan. Karena itu, mereka meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen, pengawasan, budaya kekerasan, hingga mekanisme akuntabilitas internal.

Pengamanan Ketat dan Imbauan Polisi

Untuk mengamankan aksi tersebut, Polda Metro Jaya mengerahkan 3.093 personel yang disebar di sekitar Mabes Polri dan sejumlah titik strategis. Polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional serta penyekatan di beberapa ruas jalan utama di kawasan Kebayoran Baru.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa polisi menghormati hak konstitusional mahasiswa dalam menyampaikan pendapat. Namun, ia mengingatkan agar massa aksi tidak mudah terprovokasi dan menjaga ketertiban, terlebih demonstrasi berlangsung di bulan suci Ramadan.

Polisi juga mengantisipasi potensi penyusupan pihak luar dan meminta mahasiswa menjaga barisan masing-masing agar aksi tetap berjalan damai.

Tekanan Publik Menguat

Aksi BEM UI di Mabes Polri ini menandai menguatnya tekanan publik terhadap institusi kepolisian. Lima tuntutan yang disuarakan tidak hanya menyoal satu kasus, tetapi juga menyentuh akar persoalan relasi kekuasaan, penegakan hukum, dan reformasi aparat.

Bagi mahasiswa, demonstrasi ini bukan sekadar aksi simbolik, melainkan peringatan keras bahwa kepercayaan publik terhadap Polri hanya bisa dipulihkan melalui penegakan hukum yang adil dan reformasi yang nyata. (nsp)