Tak Cuma Angka, Kemendagri Kembangkan Instrumen Ukur Kinerja Penurunan Pengangguran

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat perannya dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah, terutama untuk menekan angka pengangguran.

Melalui Forum Diskusi Aktual bertema “Pengukuran dan Penilaian Kinerja Pemda dalam Penurunan Tingkat Pengangguran di Daerah”, BSKDN menginisiasi penyusunan instrumen penilaian yang komprehensif dan berbasis data guna mengukur kinerja daerah secara lebih akurat.

Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menyatakan bahwa upaya menekan pengangguran tidak cukup dinilai dari hasil akhir saja, tetapi juga harus melihat proses tata kelola yang mendukungnya.

Ia menjelaskan, pengukuran kinerja perlu mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan kebijakan, pelaksanaan program, dukungan anggaran, hingga inovasi daerah di bidang ketenagakerjaan.

“Kami sangat mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan daerah dalam menurunkan angka pengangguran. Namun demikian, diperlukan instrumen pengukuran yang lebih komprehensif agar capaian tersebut dapat dinilai secara objektif dan berkelanjutan,” ujar Yusharto di Command Center BSKDN pada Selasa (17/3/2026).

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan metodologi pengukuran, termasuk melibatkan kalangan akademisi serta kementerian dan lembaga terkait.

Menurutnya, dukungan berbagai pihak, terutama dalam penyusunan indikator dan penyediaan data yang memadai, akan memperkuat proses observasi di lapangan.

“Kami sangat terbuka untuk menyempurnakan indikator yang ada. Dukungan data yang kuat menjadi kunci agar hasil pengukuran bisa lebih komprehensif,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Yusharto menegaskan bahwa pengukuran kinerja tidak hanya berfokus pada tingkat pengangguran terbuka, tetapi juga harus memperhatikan peningkatan kesempatan kerja.

“Kita mau lihat dari dua aspek baik terkait tingkat pengangguran terbuka, maupun dari aspek kesempatan kerja, ini penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran," jelasnya.

Sementara itu, Peneliti Senior The SMERU Research Institute Asep Suryahadi menilai indikator yang digunakan harus mampu menjawab persoalan ketenagakerjaan secara lebih spesifik dan kontekstual.

Ia menggarisbawahi sejumlah isu penting, seperti tingginya tingkat pengangguran usia muda dibandingkan rata-rata nasional, rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan yang cenderung stagnan, serta dominasi pekerja di sektor informal yang rentan dan minim kepastian kerja.

Menurutnya, tanpa indikator yang tepat, pengukuran kinerja daerah berpotensi tidak mampu menangkap akar persoalan ketenagakerjaan secara menyeluruh.

"Ada indikator-indikator yang perlu menjadi perhatian sehingga tantangan ketenagakerjaan dapat terjawab dengan tepat," ungkapnya.

Pandangan serupa disampaikan perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan M. Mustafa Sarinanto. Ia menyebut tren pengangguran nasional mulai menunjukkan perbaikan setelah pandemi, meski masih menyisakan tantangan terkait kualitas pekerjaan.

“Memang pengangguran sempat meningkat sejak pandemi COVID-19, namun saat ini sudah mulai melandai. Dari 2021 hingga 2025, jumlah pengangguran menunjukkan tren penurunan. Namun, sebagian besar penyerapan tenaga kerja masih terjadi di sektor informal dengan tingkat upah yang relatif rendah,” jelas Mustafa.

Ia menambahkan, tingginya dominasi sektor informal yang cenderung stagnan menunjukkan pasar kerja belum sepenuhnya bergerak ke arah yang lebih produktif.

Karena itu, pengukuran kinerja dinilai tidak cukup hanya mengandalkan data Sakernas, melainkan perlu pendekatan yang lebih luas dan terintegrasi.

“Ini menandakan kita tidak hanya berbicara soal penurunan angka pengangguran, tetapi juga kualitas pekerjaan. Karena itu, pengukuran tidak bisa hanya mengandalkan data Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional), melainkan perlu pendekatan yang lebih luas dan terintegrasi,” pungkasnya. (rpi)