Inovasi Daerah Tak Boleh Sporadis, BSKDN Kemendagri Sorot Pentingnya Kolaborasi OPD untuk Keberlanjutan

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo mengingatkan Pemerintah Kabupaten Magelang agar pengembangan inovasi daerah dilakukan secara terarah dan berkelanjutan, bukan sporadis.

Hal itu diutarakan dalam kegiatan Sosialisasi Bimbingan Teknis Inovasi Daerah Kabupaten Magelang 2026 di Pendopo drh. Soepardi, Senin (27/4/2026).

Dalam pemaparannya, Yusharto menegaskan inovasi merupakan elemen penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Namun, inovasi harus dikelola dengan perencanaan yang jelas dan sistematis.

“Inovasi yang kita lahirkan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada manajemen inovasi yang dimulai dari perencanaan, kemudian dilaksanakan, dievaluasi, dan dijaga keberlanjutannya,” ujar Yusharto.

Ia menjelaskan, keberhasilan inovasi sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola seluruh siklus inovasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan yang tepat sasaran, evaluasi berbasis data, hingga keberlanjutan program agar berdampak nyata bagi masyarakat.

Yusharto juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, inovasi tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab satu OPD, melainkan hasil sinergi berbagai pihak di lingkungan pemerintah daerah.

Baca Juga

Kemendagri Paparkan Intruksi Strategis di Musrenbang Aceh

“Bapak/Ibu semestinya inovasi yang kita lahirkan itu tidak hanya dari satu OPD saja. Tetapi, diharapkan merupakan kolaborasi dari sekian banyak OPD. Untuk itu, perlu kita lakukan manajemen untuk menjamin keberlanjutan inovasi," terangnya.

Selain itu, ia mendorong pemanfaatan teknologi dan data sebagai fondasi inovasi. Digitalisasi dinilai mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Yusharto turut menyoroti pentingnya integrasi data kependudukan dengan sektor lain, seperti kesehatan, untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Ia menilai ke depan layanan publik akan semakin berbasis data individu, termasuk riwayat keluarga, sehingga kebijakan menjadi lebih presisi.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menguraikan sejumlah tantangan inovasi di Indonesia, antara lain keterbatasan anggaran, lemahnya hilirisasi riset, serta belum optimalnya budaya inovasi. Karena itu, pemerintah daerah didorong berperan aktif mengatasi hambatan tersebut.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menjadi offtaker hasil riset dan invensi perguruan tinggi agar dapat diimplementasikan menjadi inovasi yang aplikatif.