BREAKING NEWS: Misi 8.000 Pasukan TNI ke Gaza Ditangguhkan, Pemerintah Rem Darurat di Tengah Eskalasi Timur Tengah

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia resmi menangguhkan seluruh pembahasan terkait rencana keterlibatan dalam Board of Peace (BoP), termasuk skenario pengiriman 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza.

Keputusan ini diambil menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang dinilai belum kondusif.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan seluruh proses saat ini dihentikan sementara tanpa batas waktu yang ditentukan.

“Semua di-hold. Di-hold,” kata Prasetyo di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).

“Ya sampai batas waktu yang belum ditentukan,” lanjut Prasetyo.

Penangguhan ini menandai sikap hati-hati pemerintah dalam merespons dinamika konflik global yang kian memanas. Rencana pengiriman pasukan sebelumnya menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam upaya perdamaian internasional melalui skema BoP yang diinisiasi oleh Amerika Serikat.

Namun, dengan kondisi lapangan yang terus memburuk, pemerintah memilih menahan seluruh langkah operasional.

Meski rencana teknis ditunda, Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara (two-state solution).

“Jika kami berada di dalamnya (BoP), kami masih bisa memengaruhi dan bekerja menuju solusi jangka panjang, yang menurut kami adalah Palestina merdeka, solusi dua negara,” kata Prabowo.

Sikap ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap ingin memainkan peran strategis dalam diplomasi global, meski jalur militer sementara ditahan.

Di tengah ketegangan yang meluas, termasuk konflik antara Amerika Serikat dan Iran, Presiden Prabowo juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk berperan sebagai mediator.

Konflik yang berkembang dinilai telah memicu ketidakpastian global dan berdampak luas terhadap stabilitas internasional.

“Saran saya selalu mencari opsi damai,” kata Prabowo.

Dengan menahan keterlibatan dalam BoP, pemerintah menunjukkan pendekatan pragmatis: menjaga komitmen diplomatik tanpa mengambil risiko operasional di tengah situasi yang belum stabil.

Ke depan, keputusan lanjutan akan sangat bergantung pada perkembangan konflik di Timur Tengah, sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk tetap memainkan peran sebagai jembatan perdamaian di panggung global.(agr/raa)