Soal Liburkan Angkutan Umum, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Bicara Jujur Belum Sempurna Urai Kemacetan saat Lebaran 2026

Subang, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi kembali membicarakan kebijakan meliburkan angkutan umum dan tradisional di Jabar selama periode libur Lebaran 2026.

Dedi Mulyadi kali ini menyampaikan hasil kebijakan tersebut. Pasalnya, keputusan meliburkan angkutan umum guna melancarkan arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Dedi Mulyadi harus mengakui kebijakan tersebut belum sepenuhnya sempurna. KDM sapaan akrabnya mengatakan, kemacetan lalu lintas masih terjadi di Jabar.

"Saya sampaikan juga bahwa kebijakan meliburkan angkot, ojek, andong, becak, memang belum bisa 100 persen membuat lalu lintas arus mudik dan arus balik lancar," ungkap Dedi Mulyadi dalam keterangannya, Kamis (26/3/2026).

Dedi Mulyadi Ungkap Penyebab Liburkan Angkutan Umum Belum Optimal

Ia menjelaskan, Pemprov Jabar sudah meliburkan tiga ribu angkutan umum. Kebijakan itu menyasar pada sopir angkot, ojek, andong, becak, hingga transportasi umum lainnya.

Mereka yang libur beroperasi di arus lalu lintas terutama di jalur mudik dan tempat wisata tentu mendapat kompensasi uang. Tujuannya untuk tetap menjaga kebutuhan sehari-hari selama libur Lebaran.

Meski mereka libur, kata KDM, kepadatan kendaraan masih melampaui kapasitas jalan. Menurutnya, hal itu menjadi penyebab kemacetan belum terurai dengan maksimal selama arus mudik dan arus balik.

"Karena apa? Jumlah mobilnya memang melebihi kapasitas jalan. Tetapi, minimal kebijakan itu telah meringankan petugas di lapangan," terangnya.

Angka Kemacetan Kendaraan di Jabar Berkurang

Ia berpendapat dari kebijakan itu setidaknya tidak menimbulkan kemacetan parah pada periode arus mudik dan balik libur Lebaran tahun ini.

Ia menambahkan, dengan kebijakan meliburkan angkutan umum membuat kendaraan pemudik masih bisa jalan. Menurutnya, mereka yang melintasi Jabar hanya merasakan kemacetan ringan.

"Sehingga dalam bahasa arus lalu lintas, bisa padat merayap," imbuhnya.

Lebih lanjut, mantan Bupati Purwakarta ini menegaskan, kebijakan yang dijalankan tahun ini bisa menjadi acuan Pemprov Jabar.

Pemerintah siap meningkatkan kebijakan tersebut sebagai layanan untuk masyarakat hingga pemudik yang melintasi wilayah Jabar pada periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2027.