Sambil Menangis, Videografer Amsal Sitepu Bantah Mark-up Anggaran: Saya Cinta Sekali Tanah Karo

Jakarta, tvOnenews.com - Videografer asal Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu mengadu kepada Komisi III DPR RI pada Senin, 30 Maret 2026. Ia didakwa mark-up anggaran pembuatan video profil 20 desa di Karo, Sumatera Utara.

Amsal menceritakan awal muka kasus yang menjeratnya dihadapan seluruh anggota Komisi III DPR RI yang menghadiri rapat terbatas tersebut.

Ia memulai jasa pembuatan video profil desa untuk bertahan hidup di era pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu.

Sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia, ia mengaku kerap membuat video untuk wedding dan video clip musik. Proyeknya sepi karena pandemi menghantam saat itu. Ia pun banting setir dan membuka harga Rp 30 juta per desa.

Namun, ia dituduh mark-up anggaran pembuatan video untuk 20 desa di Karo. Jaksa dan auditor menilai, ia menggelembungkan anggaran untuk beberapa jasanya, seperti ide, editing, dan lain-lain. Jaksa tersebut, kata dia, menilai jasa yang ditawarkan oleh Amsal seharusnya gratis.

"Dan sampai saat ini pun saya tidak sebenarnya saya sangat bingung atas kondisi ini. Dan di dalam persidangan itu, saya menemukan bahwa di dalam LHP, ditemukan bahwa, mark-up ditemukan karena ada item yang di-nol-kan oleh auditor dan diamini oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya," kata Amsal.

"Itu ada ide, ide itu besarannya di dalam proposal itu Rp 2 juta, editing Rp 1 juta, cutting Rp 1 juta, dubbing Rp 1 juta, clip on atau mikrofon Rp 900 ribu, totalnya Rp 5,9 juta ini semuanya dianggap nol oleh auditor atau jaksa penuntut umum. Seperti itu lah singkatnya cerita pembuatan vide profil ini," sambungnya.

Tak lama pun Amsal menangis saat bercerita kepada para legislator. Ia pun meminta keadilan berpihak kepada dirinya.

"Saya hari ini hanya mencari keadilan, saya pekerja ekonomi kreatif. Yang saya takutkan, jika hal ini terjadi, kami adalah anak muda, pekerja ekonomi kreatif Indonesia akan takut bekerja sama dengan pemerintah. Saya cuma mencari keadilan Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa Pak, saya tidak punya wewenang dalam anggaran Pak, sederhananya saya hanya menjual," kata Amsal.

Di sisi lain, Amsal menilai masing-masing desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara bisa menolak tawarannya jika jasa tersebut kemahalan. Namun, Amsal sangat menyayangkan karena dirinya malah dipidanakan.

"Kalau memang harganya kemahalan, kenapa tidak ditolak saja? Atau kalau tidak sesuai kenapa harus dibayarkan? Tidak perlu saya dipenjarakan, karena pekerjaan ini kami lakukan tahun 2020 pada saat pandemi hanya untuk bertahan hidup," tutur Amsal.

"Untuk mempromosikan Kabupaten Karo. Bisa dilihat Pak dari media sosial saya, dari dulu saya selalu mengangkat konten-konten kearifan lokal di Tanah Karo. Saya lakukan sendiri, Pak. Saya cinta sekali dengan Tanah Karo, Pak. Walaupun dengan kejadian ini, saya akan tetap mencintai Tanah Karo," tambahnya.

VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham