PN Medan Kabulkan Penangguhan Penahanan Videografer Amsal Sitepu Kasus Korupsi Dana Desa di Karo

Medan, tvOnenews.com - Pengadilan Negeri (PN) Medan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan videografer Amsal Sitepu. Permohonan penangguhan Amsal Sitepu diajukan oleh Komisi III DPR RI sebagai tindak lanjut rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang sebelumnya membahas kasus ini. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, mengatakan dirinya menunda kepulangan untuk mengawal langsung proses pengajuan penangguhan tersebut di Medan. “Ini hari kedua saya belum pulang. Mestinya tadi malam sudah kembali, tetapi saya diminta menindaklanjuti hasil RDPU, khususnya soal penangguhan,” kata Hinca di PN Medan, Selasa (31/03/2026). Persidangan terdakwa Amsal Sitepu di PN Medan.Sumber : tim tvOne/Ahmidal Yauzar Hinca menjelaskan, proses pengajuan penangguhan dilakukan secara berjenjang, mulai dari Komisi III DPR RI kepada pimpinan DPR, kemudian diteruskan ke Ketua PN Medan. Setelah surat permohonan diterima, pihak pengadilan memutuskan untuk mengabulkan penangguhan penahanan Amsal. “Permohonan penangguhan atas nama Amsal Christy Sitepu sudah kami sampaikan dan dikabulkan,” ujarnya. Komisi III DPR RI dalam hal ini bertindak sebagai penjamin. Hinca menjelaskan dirinya mewakili lembaga tersebut sebagai penjamin dalam penangguhan penahanan. Usai keputusan itu, Hinca menuju Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung Gusta untuk menjemput Amsal serta berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum terkait proses administrasi. "Penangguhan penahanan ini merupakan respons atas perhatian publik, khususnya dari kalangan pekerja ekonomi kreatif," ungkapnya Kendati demikian, Hinca menegaskan proses hukum tetap berjalan. Amsal dijadwalkan kembali mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan putusan pada Rabu (01/04/3026). “Apa pun putusan hakim nanti, kita hormati,” ucapnya. Diketahui, Amsal Sitepu merupakan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatra Utara. Ia disebut mengerjakan proyek tersebut melalui perusahaannya dengan nilai sekitar Rp30 juta per desa yang dibiayai dari dana desa. Dalam persidangan, jaksa menilai terdapat dugaan penggelembungan anggaran (mark up). Berdasarkan hasil audit, biaya pembuatan video dinilai lebih rendah dari yang diajukan, sehingga menimbulkan dugaan kerugian negara sekitar Rp202 juta. Atas kasus yang menjeratnya, Amsal dituntut dua tahun penjara, denda, serta kewajiban membayar uang pengganti. Kasus ini turut menjadi perhatian publik dan DPR RI. Sejumlah pihak menilai perkara tersebut berkaitan dengan penilaian terhadap kerja kreatif yang tidak memiliki standar harga baku, sehingga memunculkan perdebatan dalam proses hukum. (ayr/muu)

PN Medan Kabulkan Penangguhan Penahanan Videografer Amsal Sitepu Kasus Korupsi Dana Desa di Karo

Berita Terkait

Sorot Tajam Kasum Amsal Sitepu, Pemerintah Diminta Belajar Soal Ekonomi Kreatif

Penangguhan Penahanan Terdakwa Amsal Sitepu, Ini Kata Kejari Karo

Fakta Baru Kasus Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS, Polda Metro Jaya: Kami Limpahkan ke Puspom TNI

PN Medan Kabulkan Penangguhan Penahanan Amsal Sitepu Kasus Korupsi Dana Desa di Karo

Topik Terkait

Amsal Sitepu

Pn Medan

Penangguhan Penahanan

Hinca Panjaitan

Videografer

Dpr Ri

Saksikan Juga

Dua Prajurit TNI kembali Gugur di Lebanon

Kenaikan Harga BBM Dibatalkan Pemerintah

Pelajar SMP Tenggelam di Muara Meleman

Kerja Sama Indonesia-Jepang Capai Rp380 Triliun

DPR Panggil Polda Metro Jaya Terkait Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras

Pasangan Suami Istri Ditemukan Tewas di Tegal

Viral

Kpk

Jakarta

Prabowo Subianto

Polda Metro Jaya

Lebaran