Orang Tua Siswa SMK IDN Bogor Kecewa usai Mengadu ke Ombudsman RI, Penanganan Kasus Terkendala Penentuan Kewenangan

Mereka menyoroti dugaan maladministrasi dalam proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat tertanggal 12 Maret 2026 yang mencabut izin operasional SMK IDN Boarding School Bogor.

Para pelapor datang ke Ombudsman untuk menanyakan perkembangan laporan yang sebelumnya telah diajukan pada tanggal yang sama dengan terbitnya SK tersebut.

Harapan untuk Masa Depan Siswa

Bagi para orang tua, persoalan ini bukan sekadar sengketa administratif antara sekolah dan pemerintah daerah. 

Mereka menilai, keputusan tersebut berdampak langsung pada masa depan pendidikan anak-anak mereka.

“Yang kami perjuangkan bukan hanya sekolah, tetapi masa depan anak-anak kami. Kami berharap Ombudsman dapat bersikap tegas dan objektif agar anak-anak kami tidak kehilangan hak pendidikan hanya karena persoalan administrasi yang belum jelas,” tegas Hadi.

Polemik Masih Panjang

Kasus pencabutan izin operasional SMK IDN Boarding School Bogor kini memasuki babak baru dengan keterlibatan Ombudsman RI. 

Namun, lambannya penentuan kewenangan penanganan membuat polemik ini berpotensi semakin panjang.

Para orang tua berharap agar lembaga pengawas pelayanan publik tersebut segera mengambil langkah konkret, sehingga kejelasan hukum dan kepastian pendidikan bagi para siswa bisa segera terwujud. (gwn)