DPR Sorot Dibukanya Selat Hormuz: Dua Kapal Pertamina Tertahan, Diplomasi Indonesia Dipertanyakan

Jakarta, tvOnenews.com - Dibukanya akses Selat Hormuz selama dua minggu menjadi sorotan tajam dari DPR RI. Momentum yang seharusnya dimanfaatkan untuk mengamankan kepentingan nasional justru memunculkan pertanyaan besar terkait efektivitas diplomasi Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, menilai situasi ini sebagai ujian konkret bagi kinerja diplomasi nasional, terutama dalam menghadapi dinamika global yang berdampak langsung pada sektor energi.

Momentum Singkat, Ujian Nyata Diplomasi

Mufti menegaskan bahwa pembukaan Selat Hormuz bukan sekadar kabar baik, melainkan peluang strategis yang harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah.

Menurutnya, selama ini diplomasi Indonesia kerap digaungkan dalam berbagai forum internasional. Namun, efektivitasnya dipertanyakan ketika dihadapkan pada situasi nyata yang membutuhkan hasil konkret.

“Ini bukan hanya peluang, tapi juga ujian. Ujian apakah diplomasi kita benar-benar bekerja untuk kepentingan nasional,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Ia menyoroti intensitas kunjungan luar negeri pejabat negara, termasuk Presiden, yang dinilai harus mampu menghasilkan dampak nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial.

Dua Kapal Pertamina Masih Tertahan

Sorotan utama DPR tertuju pada fakta bahwa hingga saat ini dua kapal tanker milik Pertamina masih belum bisa keluar, meskipun akses Selat Hormuz telah dibuka.

Kondisi ini dinilai kontras dengan negara lain yang mampu bergerak lebih cepat dalam situasi serupa. Mufti bahkan membandingkan dengan Malaysia yang disebut berhasil mengamankan kapal mereka saat kondisi lebih sulit.

“Ketika negara lain bisa, bahkan dalam situasi lebih sulit, kita justru belum bisa mengeluarkan kapal sendiri. Ini yang jadi pertanyaan,” tegasnya.

Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai hambatan teknis semata, melainkan mencerminkan kemampuan negara dalam melindungi kepentingannya di tingkat global.

Bukan Sekadar Logistik, Tapi Harga Diri Negara

Lebih jauh, Mufti menekankan bahwa kasus tertahannya kapal tanker bukan hanya menyangkut distribusi energi, tetapi juga menyentuh aspek yang lebih luas, yakni wibawa negara.

Ia menyebut, kegagalan memanfaatkan momentum ini berpotensi mencederai kepercayaan publik serta posisi Indonesia di mata internasional.

“Ini bukan sekadar soal kapal. Ini soal harga diri negara,” katanya.

Pernyataan ini mempertegas bahwa isu tersebut memiliki dimensi strategis yang tidak bisa diabaikan, terutama dalam konteks geopolitik dan ekonomi global yang tengah bergejolak.

Pemerintah Diminta Bergerak Cepat

Dalam situasi dengan batas waktu yang sempit, Mufti mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam pola kerja birokrasi yang lambat. Ia menegaskan bahwa dua minggu merupakan waktu yang sangat terbatas.

Untuk itu, diperlukan langkah cepat dan terukur agar peluang yang ada tidak terbuang percuma.

“Kalau kita lambat, kesempatan ini bisa hilang. Pemerintah tidak boleh santai,” ujarnya.

Ia juga mendorong adanya upaya diplomasi yang lebih agresif, termasuk komunikasi tingkat tinggi antarnegara hingga intervensi langsung di level kepala negara jika diperlukan.

Dorongan Perkuat Ketahanan Energi

Selain soal diplomasi, DPR juga menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selama kondisi relatif kondusif, pemerintah diminta mempercepat impor dan menambah cadangan energi.

Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan pasokan di masa mendatang, mengingat kawasan Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi minyak dunia.

Adapun langkah yang disoroti antara lain:

• Mempercepat proses impor energi

• Mengamankan stok dalam jumlah besar

• Mengantisipasi lonjakan harga global

Dengan strategi tersebut, Indonesia diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan energi di tengah ketidakpastian global.

Dampak Lebih Luas Jika Momentum Gagal Dimanfaatkan

Mufti mengingatkan bahwa kegagalan dalam memanfaatkan pembukaan Selat Hormuz tidak hanya berdampak pada sektor energi. Lebih dari itu, hal tersebut bisa memicu penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Selain itu, posisi Indonesia di mata dunia juga berpotensi melemah jika dinilai tidak mampu bertindak cepat dalam situasi krisis.

“Yang dipertaruhkan bukan hanya dua kapal, tapi kepercayaan rakyat dan wibawa Indonesia di mata dunia,” ujarnya.

Sorotan DPR ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah dituntut untuk menunjukkan kinerja nyata, terutama dalam bidang diplomasi dan pengamanan kepentingan strategis nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. (rpi/nsp)