Konflik Timur Tengah Mulai Hantam Biaya Haji, DPR Ingatkan Negara Tidak Bebankan Jamaah

Jakarta, tvOnenews.com - Memanasnya konflik global antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel mulai berdampak langsung ke penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Kenaikan harga avtur hingga perubahan rute penerbangan kini menjadi ancaman serius bagi stabilitas biaya haji.

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Sandi Fitrian Noor, mengingatkan agar situasi ini tidak berujung pada pembebanan biaya tambahan kepada jamaah.

"Konflik global, kenaikan harga avtur, dan pelemahan nilai tukar rupiah adalah ancaman nyata. Tapi jangan sampai beban ini begitu saja dipikul jamaah. Kita harus memastikan, Indonesia punya 'tameng' yang cukup kuat," ujar Sandi, Kamis (9/4/2026).

Dalam rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah pada 8 April 2026, terungkap bahwa dampak konflik global sudah terasa nyata.

Mulai dari lonjakan harga avtur, penyesuaian rute untuk menghindari wilayah konflik, hingga kenaikan premi asuransi dan durasi penerbangan yang makin panjang.

Menteri Haji dan Umrah RI, Moch Irfan Yusuf bahkan mengungkap adanya usulan tambahan biaya dari maskapai.

Garuda Indonesia mengajukan tambahan sekitar Rp7,9 juta per jamaah, sementara Saudi Arabia Airlines mengusulkan harga avtur sebesar 137,4 US cent per liter.

Di tengah tekanan itu, pemerintah memastikan tidak akan membebani jamaah. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut Presiden RI, Prabowo Subianto telah menyetujui penggunaan APBN untuk menutup selisih biaya akibat kenaikan avtur.

Merespons langkah tersebut, Sandi menyatakan dukungan. Namun, ia tetap mengingatkan agar pengelolaan keuangan haji dilakukan secara hati-hati dan berkeadilan.

"Sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan agama, saya memandang bahwa penyelenggaraan ibadah haji tidak dapat semata-mata didekati dengan logika bisnis, melainkan harus mengedepankan prinsip pelayanan publik dan keadilan sosial," tegasnya.

Sandi membeberkan, total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 ditetapkan sebesar Rp87,4 juta per jamaah. Namun, jamaah hanya menanggung Rp54,19 juta atau 62 persen.

Sisanya Rp33,21 juta ditutup melalui nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Ini bukti konkret bahwa negara hadir. Tanpa subsidi Nilai Manfaat, biaya haji bisa melonjak drastis. Maka tugas kita di Komisi VIII adalah memastikan BPKH terus meningkatkan kinerja investasinya secara syariah dan prudent," katanya.

Saat ini, dana kelolaan BPKH mencapai sekitar Rp171 triliun dengan hasil investasi bersih Rp11,6 triliun pada 2024.

Namun, Sandi menilai ada ruang optimalisasi dengan mendorong peningkatan batas investasi saham syariah dari 30 persen menjadi 40 persen, tetap dengan prinsip kehati-hatian.

"Semakin besar hasil investasi, semakin kecil beban jamaah. Tapi ini harus bertahap dan diawasi ketat," jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya cadangan likuiditas. Saat ini BPKH memiliki cadangan setara dua kali biaya haji tahunan, sekitar Rp40 triliun dalam bentuk deposito syariah.

"Cadangan ini harus diprioritaskan untuk mengantisipasi kenaikan mendadak harga avtur (yang mencapai 40% dari biaya operasional pesawat) dan biaya akomodasi di Arab Saudi akibat lonjakan permintaan," tegasnya.

Di tengah ancaman global, Sandi mengingatkan bahwa pemerintah justru berhasil menurunkan BPIH 2026 sekitar Rp2 juta dibanding tahun sebelumnya, berkat efisiensi biaya hotel dan akomodasi.

"Artinya, jika kita serius melakukan efisiensi dan pengelolaan keuangan yang profesional, kenaikan akibat perang global bisa diredam. Jangan sampai wacana perang dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menaikkan biaya haji secara sepihak," ingatnya.

Sebagai wakil rakyat dari daerah dengan jumlah jamaah tinggi, Sandi memastikan akan terus mengawal kebijakan ini.

"Saya ingin jamaah haji asal Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, hingga Kotabaru tidak pusing memikirkan biaya tambahan akibat perang di negeri orang. Negara harus menjadi pelindung. Dengan optimalisasi Nilai Manfaat dan cadangan likuiditas yang kuat, saya optimis biaya haji tetap terkendali," tandasnya. (rpi/muu)