Prabowo Desak TNI-Polri dan Kemenkeu Bertindak Keras, Kebocoran Negara dari Penyelundupan Disorot Tajam

Prabowo menyoroti bahwa kebocoran negara paling besar terjadi di sektor sumber daya alam, terutama pada industri perkebunan kelapa sawit dan pertambangan ilegal.

Kedua sektor ini dinilai memiliki potensi ekonomi tinggi, namun juga rentan terhadap praktik penyalahgunaan, termasuk penyelundupan dan penguasaan lahan secara ilegal.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan potensi besar tersebut terus hilang tanpa pengawasan yang ketat. Penindakan yang konsisten dinilai menjadi kunci untuk memulihkan kerugian negara sekaligus memperbaiki tata kelola sektor strategis tersebut.

Dana Hasil Penindakan Akan Dialokasikan untuk Rakyat

Prabowo memastikan bahwa dana yang berhasil diselamatkan dari penindakan tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi akan langsung dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program strategis yang akan dibiayai dari hasil pemulihan kerugian negara tersebut.

Beberapa program yang menjadi prioritas antara lain:

• Renovasi sekolah di berbagai daerah

• Digitalisasi sistem pendidikan nasional

• Pembangunan infrastruktur seperti jembatan

• Penguatan fasilitas publik lainnya

Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.

Penegakan Hukum Jadi Kunci Pemulihan Fiskal

Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan menghentikan penyelundupan akan berdampak langsung pada kekuatan fiskal negara.

Jika kebocoran dapat ditekan secara signifikan, maka ruang anggaran pemerintah akan semakin luas untuk membiayai program pembangunan.

Selain itu, penegakan hukum yang tegas juga diyakini mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Prabowo pun menutup arahannya dengan menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga untuk memastikan bahwa praktik penyelundupan benar-benar dapat dihentikan.

Ia meminta seluruh pihak yang terlibat untuk bekerja lebih keras dan tidak memberikan ruang bagi pelaku kejahatan ekonomi yang merugikan negara. (agr/nsp)