Rano Karno Ungkap Asep Kuswanto Sudah Diperingatkan Sejak 2024 Sebelum Jadi Tersangka Kasus Bantargebang

Jakarta, tvOnenews.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkap bahwa penetapan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, sebagai tersangka dalam kasus longsornya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang bukanlah keputusan yang tiba-tiba.

Menurut Rano, permasalahan tata kelola di TPST Bantargebang telah menjadi perhatian sejak lama, bahkan jauh sebelum proses hukum berjalan. Ia menyebut bahwa peringatan terkait pengelolaan fasilitas tersebut sudah diberikan sejak tahun 2024.

“Ini sebetulnya perjalanan panjang. Bukan perjalanan seminggu atau dua minggu. Bahkan sudah diperingati dari tahun 2024. Jadi ini adalah konsekuensi yang memang harus dipikul,” ujar Rano di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Proses Panjang Sebelum Penetapan Tersangka

Rano menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Asep Kuswanto merupakan bagian dari proses hukum yang berjalan secara bertahap dan melalui berbagai tahapan pemeriksaan. Tidak hanya Asep, sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa kasus longsor di TPST Bantargebang tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan sistem pengelolaan yang lebih luas.

Ia juga menekankan pentingnya menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran bagi seluruh pihak, khususnya dalam pengelolaan fasilitas publik yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan masyarakat.

“Ini harus jadi evaluasi bersama. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali,” tegasnya.

KLH Sudah Beri Sanksi Sejak 2024

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah melakukan serangkaian langkah pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan TPST Bantargebang.

Langkah tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup sanksi tegas. Pada Desember 2024, KLH telah menjatuhkan sanksi berupa Paksaan Pemerintah kepada pengelola TPST Bantargebang.

Sanksi ini diberikan karena adanya temuan pelanggaran dalam tata kelola pengolahan sampah yang dinilai tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pengawasan Berulang, Perbaikan Tak Terpenuhi

Tidak berhenti pada pemberian sanksi, KLH juga melakukan pengawasan lanjutan untuk memastikan bahwa pengelola menjalankan kewajiban perbaikan.

Pengawasan dilakukan setidaknya dua kali, yakni:

• April 2025

• Mei 2025

Namun, hasilnya menunjukkan bahwa pengelola TPST Bantargebang belum memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam sanksi tersebut.

Selain itu, KLH juga melakukan audit lingkungan sebagai bagian dari upaya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah di lokasi tersebut.

Sayangnya, hingga proses penyidikan berjalan, tidak ditemukan perbaikan signifikan dalam tata kelola TPST Bantargebang.

Tata Kelola Sampah Jadi Sorotan

Kasus ini kembali membuka perhatian publik terhadap pengelolaan sampah di DKI Jakarta, khususnya di TPST Bantargebang yang menjadi salah satu fasilitas utama penampungan sampah ibu kota.

Sebagai lokasi strategis, TPST Bantargebang memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Namun, lemahnya tata kelola dapat menimbulkan dampak serius, termasuk risiko bencana seperti longsor.

Penetapan tersangka terhadap mantan pejabat terkait menjadi sinyal kuat bahwa pengelolaan lingkungan tidak bisa dilakukan secara sembarangan, terutama jika telah melalui peringatan dan pembinaan berulang.

Evaluasi Menyeluruh Jadi Kunci

Rano Karno menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah di Jakarta.

Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan standar lingkungan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa depan.

Dengan adanya proses hukum yang berjalan, diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus memperbaiki sistem yang ada agar lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. (saa/nsp)