Terus Sampaikan Suara Rakyat, Gubernur Malut Sherly Tjoanda Dipuji DPR karena Komitmen Kejar Pembangunan

Ternate, tvOnenews.com - Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos mendapat pujian. Apresiasi ini terjadi dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Malut, Rabu (22/4/2026).

Sherly Tjoanda mendapat apresiasi langsung oleh DPR RI. Anggota Komisi V DPR RI, Irene Roba Putri memuji langkah dan gaya kepemimpinan Gubernur Malut tersebut.

Menurut Irene, Sherly Tjoanda sangat aktif dalam urusan berkomunikasi dengan pusat. Gubernur Malut sigap menyediakan data dan membuat peta urgensi pembangunan di Maluku Utara.

"Ibu Gubernur akan memimpin pertemuan (rapat khusus) yang akan dihadiri seluruh Kepala Daerah se-Malut untuk memberikan penilaian terhadap prioritas pembangunan," ujar Irene dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

Janji Komisi V DPR RI kepada Sherly Tjoanda

Irene mewakili Komisi V memberikan janji. Pihaknya tentu mendukung upaya yang terus diperjuangkan oleh Sherly.

Irena memahami betul upaya dari Sherly. Gubernur perempuan pertama itu turut menyampaikan suara dan aspirasi yang dituangkan oleh masyarakat Malut agar pemerintah memperioritaskan pembangunan.

"Intinya, kami di Komisi V DPR RI siap mengawal untuk mengoptimalkan pelayanan dari Kementerian terkait," ucap Irene berjanji kepada Sherly.

Apa Saja Suara yang Disampaikan oleh Sherly Tjoanda?

Sebagaimana diketahui, dalam pertemuan ini, Sherly Tjoanda membagikan langkah proaktifnya. Ia selaku Gubernur Malut terus berupaya agar pembangunan bisa menyasar ke wilayah kepulauan.

Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di bawah kepemimpinan bisa mencapai 34 persen. Perkembangan ini tercatat paling tertinggi di Indonesia.

Akan tetapi, Sherly merasa pertumbuhan itu tidak merata secara luas. Masih banyak masyarakat Malut masih mengalami ketertinggalan perkembangan dari hasil pembangunan Pemprov Malut.

Ia pun memberikan paparan terkait kondisi riil infrastruktur di Malut. Ia menjelaskan 60 persen penduduk Malut berprofesi sebagi petani dan 20 persen lainnya adalah nelayan.

Pembangunan infrastruktur yang belum merata sangat menghambat perekonomian. Masih banyak jalan rusak hingga tidak memiliki jembatan sebagai koneksi penghubung jalur ekonomi.

Wanita berusia 43 tahun ini juga menyoroti persoalan konektivitas laut. Di Malut, bagian ini sebagai urat nadi ekonomi lantaran Malut merupakan provinsi kepulauan nomor tiga di Indonesia.

Ia memberikan laporan secara detail di hadapan Komisi V DPR. Masyarakat belum bisa merasakan secara maksimal lantaran kekurangan infrastruktur di pelabuhan dan pelayanan perhubungan.

Maka dari itu, Sherly Tjoanda menegaskan, pertemuan maupun koordinasi bersama Komisi V tidak hanya berupa seremoni. Ia menginginkan agenda tersebut sebagai langkah strategis usulan dari daerah menjadi bagian skema pendanaan pusat ke depannya.

"Kami sampaikan secara lisan maupun tertulis, harapannya bisa ada implementasi konkret di tahun 2026, 2027, dan seterusnya dengan segera," ucapnya dengan tegas.

Ia kemudian menyinggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keterbatasan anggaran daerah sebagai kendala utama menghambat tujuan Pemprov Malut.

Ia pun mengajak Komisi V DPR RI agar pendanaan berjalan dengan baik lewat APBN dan skema Inpres Jalan Daerah (IJD).

Dalam kesempatan itu, Sherly didampingi oleh para anggota Komisi V DPR RI. Ia melakukan peninjauan secara langsung ke sejumlah titik krusial.

Beberapa titik yang menjadi sasaran dalam kunjungan ini, antara lain Proyek Sabo Dam, Mitigasi bencana pasca-musibah di Kelurahan Rua hingga kualitas bangunan Hunian Tetap (Huntap).

Selain itu, Gubernur Sherly dan anggota Komisi V juga mendengar keluhan warga, terutama bagi mereka yang belum bisa menikmati fasilitas diberikan oleh Pemprov Malut.

Kemudian, ia juga memastikan terkait pengerjaan Inpres Jalan Daerah di Kota Ternate. Kata dia, hal ini akan mencapai 100 persen dan kemudian diserahterimakan ketika masa perawatan selesai.

"Ada beberapa proyek yang memang sedang tender di 2026, dan masih banyak PR lagi yang mudah-mudahan bisa masuk di 2027 atau penambahan di perubahan 2026," tukasnya.

(hap)