Pemerintah Perkuat Keamanan Data Nasional, Ancaman Siber dan Kebocoran Informasi Kian Mengkhawatirkan

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah Indonesia terus mempercepat penguatan sistem keamanan data nasional sebagai langkah strategis menghadapi meningkatnya ancaman siber dan penyalahgunaan data pribadi. Upaya ini menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan digital nasional di tengah pesatnya transformasi teknologi.

Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa pendekatan yang lebih komprehensif sangat dibutuhkan untuk menghadapi risiko keamanan data yang semakin kompleks. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal kementerian, Ismail, dalam forum diskusi R17 Podcast Show Vol. 04 yang mengangkat tema penguatan keamanan data untuk ketahanan digital.

Menurutnya, biaya investasi dalam sistem keamanan memang tidak kecil. Namun, dampak dari kebocoran data jauh lebih besar dan bisa merusak fondasi bisnis maupun institusi yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

“Reputasi menjadi taruhannya. Sekali terjadi pelanggaran keamanan, dampaknya bisa sangat luas dan tidak bisa dianggap sepele,” ujarnya.

Tiga Strategi Pemerintah Perkuat Keamanan Data

Dalam upaya memperkuat tata kelola keamanan data, pemerintah menyiapkan tiga langkah utama yang saling terintegrasi:

1. Penyusunan kebijakan dan regulasi
   Pemerintah tengah merumuskan kebijakan yang lebih kuat dan adaptif untuk melindungi data pribadi serta mengantisipasi perkembangan ancaman siber.

2. Peran sebagai orkestrator ekosistem digital
   Pemerintah bertindak sebagai penghubung berbagai pihak, mulai dari sektor publik hingga swasta, dalam mengelola pemanfaatan data sekaligus memperkuat sistem keamanannya.

3. Investasi di sektor strategis
   Fokus diarahkan pada pengembangan talenta digital, peningkatan infrastruktur teknologi, serta pemerataan konektivitas hingga ke wilayah terpencil.

Langkah-langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Asia Tenggara Jadi Target Kejahatan Siber

Ancaman terhadap keamanan data bukan lagi isu lokal, melainkan telah menjadi masalah global. Laporan dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mencatat kerugian akibat penipuan digital di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara mencapai 18 miliar hingga 37 miliar dolar AS pada tahun 2023.

Kawasan Asia Tenggara bahkan disebut sebagai salah satu pusat aktivitas kejahatan terorganisir berbasis digital. Hal ini menunjukkan tingginya risiko yang harus dihadapi negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia.