Menkeu Pastikan PPN Jalan Tol dan Pajak Orang Kaya Belum Berlaku pada 2026

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jalan tol dam pajak kekayaan belum akan diterapkan pada 2026. Menurut Purbaya, pemerintah hingga saat ini masih berpegang pada kebijakan untuk tidak menambah beban pajak baru sebelum kondisi ekonomi membaik dan daya beli masyarakat kembali menguat. "Pajak orang kaya, saya enggak tahu. Barangnya sih saya baru dengar kemarin malah. Terus pajak jalan tol juga sama, itu rencana jangka panjang yang dibuat sebelumnya," kata Purbaya saat Media Briefing di Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026). Ia menjelaskan, dua wacana pajak tambahan itu sebenarnya sudah muncul sebelum dirinya menjabat sebagai menteri keuangan. Namun, ia menegaskan pemerintah akan menata kebijakan fiskal secara lebih terukur dan saat ini fokus mengoptimalkan penerimaan dari instrumen pajak yang sudah berjalan. "Ini kan saya sudah janji kita akan naikkan pajak atau kenakan pajak baru ketika kondisi memungkinkan kita melakukan kebijakan countercyclical," ujarnya. Purbaya juga menilai penerapan pajak baru harus memperhatikan dampaknya terhadap iklim usaha. Menurut dia, kebijakan yang justru menekan aktivitas bisnis bisa berujung kontraproduktif bagi penerimaan negara. "Percuma kalau saya naikkan pajak orang kaya, pajak tol, pajak itu (kita) naikkan tarifnya, terus orang-orang pada berhenti bisnis, pajaknya akan turun ekonomi susah, rugi saya," kata dia. Pernyataan itu sekaligus menanggapi isu yang berkembang terkait rencana DJP memungut PPN atas jasa jalan tol sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2025–2029. Dokumen tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 yang diteken Dirjen Pajak Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025. Salah satu arah kebijakannya adalah perluasan basis pajak, termasuk opsi pengenaan PPN atas layanan jalan tol. Selain itu, wacana wealth tax atau pajak kekayaan juga belakangan ramai dibahas. Skema ini merujuk pada pungutan atas total aset bersih yang dimiliki individu kaya, mulai dari properti, saham, kas, hingga kendaraan. Di Indonesia, gagasan tersebut mencuat sebagai salah satu opsi mengurangi ketimpangan ekonomi dengan sasaran individu beraset besar. Dorongan penerapan pajak kekayaan juga datang dari Center of Economics and Law Studies (CELIOS). Lembaga itu menilai kebijakan tersebut berpotensi memperbesar ruang fiskal negara sekaligus memperkecil jurang ketimpangan. (nba)

Menkeu Pastikan PPN Jalan Tol dan Pajak Orang Kaya Belum Berlaku pada 2026

Berita Terkait

Jurus Pemerintah Tahan Kenaikan Harga Tiket Pesawat, Terapkan Batas 13% Imbas Melonjaknya Harga Avtur

Pemprov DKI Hadirkan Layanan Pembayaran Pajak Daerah yang Kian Mudah Diakses

IHSG Terpuruk, Menkeu Purbaya Tetap Pede Bisa Tembus 10.000: Fokus Saya Jaga Fundamental Ekonomi

Purbaya Bakal Sikat Pejabat Pajak Nakal yang Bermain Restitusi, Siap-siap Dicopot!

Topik Terkait

Ppn

Jalan Tol

Pajak

Kekayaan

Purbaya

Purbaya Yudhi Sadewa

Bisnis

Saksikan Juga

Kisah Penjual Nasi di Semarang, Sisihkan Rp 20.000 Sehari demi Berangkat Haji

Layanan Fast Track Percepat Kedatangan Jemaah Haji

Kampanye Anti Kekerasan Seksual di Hari Kartini

Hore Naik Transjakarta Hari Ini Hanya Bayar 1 Rupiah

Berjibaku Padamkan Kebakaran Tumpukan Sampah di Kelapa Gading

Majelis Hakim Vonis Ammar Zoni 7 Tahun dan Denda Rp1 Miliar

Viral

Kpk

Jakarta

Prabowo Subianto

Dedi Mulyadi

Kdm