Wacana Pangkas Rambut dan Tukang Pijat Kena Pajak, Sultan Sentil Pemerintah: Dudu VOC Kabeh Dipajaki

Yogyakarta, tvOnenews.com - Wacana pengenaan pajak terhadap sejumlah pekerjaan sektor informal, termasuk jasa pangkas rambut dan tukang pijat menuai perhatian publik. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X turut menyoroti wacana tersebut.

Sultan mengingatkan pemerintah agar tidak sembarangan membebani masyarakat dengan berbagai pungutan pajak. Menurutnya, tidak semua aktivitas ekonomi harus serta merta dikenai pajak. 

"Jangan-jangan ngusung kursi (red: mengangkat kursi) ya dipajaki. Yo ora to. Dudu VOC kabeh dipajaki," sindir Sultan dalam menanggapi wacana tersebut, Rabu (4/11/2026).

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa kebijakan pajak harus memiliki pertimbangan yang matang. Pemerintah perlu melihat kemampuan masyarakat serta dampak kebijakan terhadap kelompok usaha dan pekerja sektor jasa.

Di wilayah DIY, Sultan memastikan kebijakan penarikan pajak akan tetap dilaksanakan secara proporsional.

"Podo-podo sing rekoso (red: sama sama yang susah), proporsional saja (pengenaan pajak)," ucap Raja Keraton Yogyakarta ini. 

Baca Juga

Kepesertaan BPJS Kesehatan 22 Ribu Warga Sleman Dinonaktifkan Pemerintah Pusat

Diberitakan, saat ini ada sekitar Rp10 ribu triliun aktivitas ekonomi Indonesia tidak tercatat. Hal ini jauh lebih besar dari yang tercatat sebagai Produk Domestik Bruto (PDB). Sebab, PDB Indonesia yang tercatat dan diakui oleh Bank Dunia dan Bank Indonesia dan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) saat ini baru Rp25 ribu triliun.

Menurut Bank Dunia, kurang lebih 35-40 persen kegiatan ekonomi di Indonesia tidak tercatat. Itu berarti ada kurang lebih Rp10 ribu triliun yang tidak tercatat.

Ekonomi yang tidak tercatat itu berasal dari sejumlah transaksi tunai tanpa kuitansi seperti tukang pangkas rambut, tukang pijat hingga beauty salon sehingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen tidak dipungut.(scp/buz)