Dasco Akui Penanganan Konflik Agraria Lambat, DPR Siapkan Common Center untuk Perbaikan Respons Cepat

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengakui penanganan persoalan agraria, termasuk konflik di kawasan hutan, masih berjalan lambat.

DPR pun berencana membentuk mekanisme baru agar respons terhadap kasus di lapangan tidak lagi terlambat.

Hal itu disampaikan Dasco saat menanggapi berbagai keluhan buruh dan masyarakat terkait konflik lahan yang juga menyeret petani hingga nelayan.

Ia menilai, persoalan yang terjadi di lapangan kerap tidak terdeteksi sejak awal karena minimnya koordinasi antar pihak, termasuk Satgas penertiban kawasan hutan.

“Satgas penertiban kawasan hutan ini belum terinfo mengenai hal-hal yang tadi, bahwa di dalam kawasan itu ada misalnya petani, ada kemudian pemukiman yang kemudian buruh yang pada saat ini tinggal di situ,” kata Dasco dalam audiensi bersama perwakilan massa buruh di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026).

Menurutnya, satuan tugas (satgas) hanya menjalankan fungsi penertiban tanpa sepenuhnya mengetahui kondisi sosial di lapangan. Karena itu, DPR akan mendorong perbaikan komunikasi dan pembagian kewenangan.

“Jadi ini masalah komunikasi dan masalah kewenangan saja yang kemudian harus kita dudukkan,” ujarnya.

Dasco juga mengakui, kinerja Panitia Khusus (Pansus) reforma agraria selama ini belum optimal. Proses yang berjalan dinilai lambat karena masih berkutat pada sinkronisasi data.

"Kami mengakui bahwa Pansus jalannya agak pelan karena masih melakukan sinkronisasi-sinkronisasi,” katanya.

Sebagai langkah perbaikan, DPR akan membentuk common center yang melibatkan lintas komisi, termasuk Komisi III, agar setiap laporan dari lapangan bisa langsung direspons.

“Kalau kemudian tidak dapat informasi kayak kemarin kami enggak tahu bahwa ada terjadi kejadian di lapangan, ada mungkin penangkapan, ada kemudian masalah antara perusahaan-perusahaan dengan petani,” ujarnya.

Dengan sistem baru ini, DPR berharap setiap konflik bisa segera dimitigasi sebelum meluas.

“Kalau kita dapat informasinya, kita juga responsnya cepat supaya bisa dilakukan mitigasi-mitigasi yang dianggap perlu,” kata Dasco.

Selain itu, DPR juga akan kembali membahas program pembangunan 3 juta rumah agar bisa menyasar buruh sebagai penerima manfaat.

“Kita akan juga cari waktu supaya harapan-harapan kepada buruh itu kemudian untuk diaplikasikan agar bisa mendapat rumah dengan layak,” ucapnya.

Di sisi lain, Dasco mengungkapkan bahwa DPR juga menerima banyak masukan terkait perlunya revisi Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya di luar klaster ketenagakerjaan.

“Ini memang sudah banyak masukan ke DPR bahwa mungkin diperlukan revisi Undang-Undang Ciptaker,” katanya.

Ia meminta seluruh pihak, termasuk buruh, untuk aktif menyampaikan usulan agar menjadi bahan pembahasan di DPR. (rpi/muu)