May Day di DPR: Buruh Desak Status Ojol hingga Ratifikasi ILO, DPR Targetkan UU Ketenagakerjaan Baru Tuntas 2026

Dorong Ratifikasi Konvensi ILO

Selain isu domestik, GEBRAK juga mendorong pemerintah segera meratifikasi konvensi internasional terkait perlindungan pekerja.

Salah satu yang disoroti adalah konvensi mengenai pencegahan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja yang hingga kini belum diratifikasi Indonesia.

“Mestinya pemerintah bisa segera meratifikasi perlindungan terhadap kekerasan di tempat kerja,” ujarnya.

DPR Janjikan UU Ketenagakerjaan Baru Rampung Tahun Ini

Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru akan dimulai dari aspirasi buruh sendiri.

Ia menegaskan bahwa regulasi yang disusun nantinya bukan sekadar revisi, melainkan undang-undang baru yang lebih komprehensif.

“Bahan-bahannya justru kita minta dari kawan-kawan buruh,” ujar Dasco.

Pemerintah, lanjutnya, menargetkan pembahasan UU tersebut rampung paling lambat akhir 2026.

Satgas PHK hingga Kebijakan Ojol Disiapkan

Terkait persoalan PHK, upah, dan outsourcing, DPR menyebut pemerintah telah membentuk Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh.

Satgas ini diharapkan mampu menjadi jalur cepat dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan yang selama ini berlarut-larut.

Untuk pekerja ojol, pemerintah juga tengah menyiapkan penyesuaian kebijakan, termasuk soal potongan dari perusahaan aplikasi.

Dasco menyebut potongan aplikator direncanakan turun menjadi sekitar 8 persen.

Namun, terkait status ojol sebagai pekerja atau mitra, pemerintah masih melakukan simulasi dan kajian mendalam.

“Statusnya masih disimulasikan,” ujarnya.

May Day 2026 Soroti Perubahan Struktur Dunia Kerja

Aksi GEBRAK di DPR menegaskan bahwa isu ketenagakerjaan kini semakin kompleks, tidak hanya soal upah, tetapi juga menyangkut status kerja, perlindungan hukum, hingga standar global.

Momentum May Day 2026 pun menjadi refleksi perubahan struktur dunia kerja di Indonesia, di mana sektor digital, fleksibilitas kerja, dan perlindungan sosial menjadi isu utama yang tak bisa lagi diabaikan.