Gebrakan Dedi Mulyadi: Ketua OSIS Hingga Perusuh Bakal Digembleng di Barak Militer Juni Mendatang

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menyiapkan skema pembinaan khusus bagi kelompok pengacau keamanan yang terlibat dalam kericuhan di kawasan Dago Bandung beberapa waktu lalu. 

Dari sejumlah pelaku yang ditangkap, diketahui enam di antaranya masih berstatus sebagai pelajar aktif di bawah umur.

Dedi Mulyadi mengusulkan agar para pelaku tersebut diikutsertakan dalam program pendidikan di barak militer.

Langkah ini diambil bukan tanpa alasan; Gubernur meyakini pola pendidikan militer mampu menanamkan rasa cinta tanah air dan kedisiplinan yang tinggi.

“Nanti bisa juga diarahkan mereka (pelaku kerusuhan) untuk mengikuti program pendidikan barak militer supaya mereka mengerti arah bangsa ini ke mana dan apa yang harus dilakukan,” ujar Dedi Mulyadi saat memberikan keterangan di Sumedang, Minggu (3/5).

Meskipun mengedepankan pembinaan karakter, Dedi menegaskan bahwa prosedur hukum tetap berjalan, terutama dengan mempertimbangkan status hukum para pelaku yang masih remaja sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Kita lihat aspek hukumnya. Di dalamnya kan ada pembinaan, kita lihat aspek KUHP-nya, berarti pidana anak di bawah umur," tambahnya.

Rencana pengiriman pelaku kerusuhan ke fasilitas militer ini nantinya akan disinergikan dengan program yang sudah berjalan. 

Pada bulan Juni mendatang, Pemprov Jabar memang telah menjadwalkan pembinaan bagi sekitar 250 orang yang terdiri dari berbagai elemen muda, termasuk para pemimpin organisasi sekolah.

“Bulan Juni ini ada sekitar 250 orang, termasuk para ketua OSIS, yang akan mengikuti pendidikan barak militer itu. Itu bisa saja mereka masuk untuk ikut dibina,” jelas Dedi Mulyadi.

Terkait insiden yang pecah pada Jumat (1/5) tersebut, Dedi Mulyadi meluruskan bahwa kericuhan itu sama sekali tidak berkaitan dengan aksi buruh internasional atau May Day yang berlangsung kondusif. 

Ia menilai ada unsur kesengajaan untuk mengganggu ketertiban umum karena aksi tersebut muncul secara tiba-tiba.

“Bukan kasus May Day. Karena May Day berjalan dengan aman dan tertib, kemudian mereka tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan, tanpa orasi. Artinya sudah diniatkan untuk membuat rusuh,” tegasnya.

Melalui pendekatan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin menunjukkan bahwa penanganan kasus kriminalitas yang melibatkan anak di bawah umur harus dilakukan secara komprehensif, yakni dengan mengombinasikan sanksi hukum dan pembinaan moral yang ketat. (ant/dpi)