Harga BBM Nonsubsidi Melejit, Wakil Ketua MPR Sebut Wajar Menyesuaikan Kondisi Pasar

Jakarta, tvOnenews.com - Lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang terjadi pada awal Mei 2026 dinilai sebagai konsekuensi logis dari fluktuasi harga minyak mentah di pasar internasional. 

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyatakan bahwa penyesuaian harga pada jenis BBM, seperti solar CN 51 dan CN 53 adalah hal yang lumrah demi menjaga stabilitas keuangan negara dan perusahaan penyedia energi.

Menurut Eddy, mekanisme pasar menjadi acuan utama bagi harga BBM di luar jenis subsidi seperti Pertalite dan Solar.

Jika harga tidak disesuaikan dengan kondisi terkini, hal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan finansial pihak terkait.

"BBM nonsubsidi harus menyesuaikan dengan kondisi harga di pasaran. Jadi, tidak heran kalau ada kenaikan harga BBM nonsubsidi," tutur Eddy dalam pernyataan resminya, Senin (4/5).

Lebih lanjut, Anggota Komisi XII DPR RI ini memperingatkan bahwa memaksakan harga lama di tengah kenaikan harga global hanya akan memberikan tekanan besar pada keuangan negara maupun korporasi.

"Kalau dibiarkan dengan harga lama, tentu akan menjadi beban bagi Pertamina dan juga APBN. Bagi badan usaha swasta, saya rasa mungkin juga sama," jelas Eddy.

Sebagai informasi, per 4 Mei 2026, Pertamina telah mengerek harga beberapa produk unggulannya di wilayah Jabodetabek. 

Pertamax Turbo (RON 98) kini dibanderol Rp19.900 per liter, naik dari harga bulan sebelumnya sebesar Rp19.400. Kenaikan signifikan juga dialami produk diesel; Dexlite (CN 51) kini berada di angka Rp26.000 per liter dan Pertamina Dex (CN 53) menyentuh Rp27.900 per liter.

Tak hanya Pertamina, penyedia swasta seperti BP Indonesia dan VIVO juga melakukan penyesuaian serupa.

Produk BP Ultimate Diesel dan VIVO Primus Plus (keduanya CN 51) kini dipasarkan dengan harga Rp30.890 per liter, melonjak tajam dari harga pertengahan April yang berada di kisaran Rp25.560 per liter.

Menyikapi ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan energi luar negeri, Eddy mendesak pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional. 

Ia berpendapat bahwa ketergantungan pada impor membuat ekonomi domestik rentan terhadap guncangan geopolitik dunia.

"Bagaimanapun, dengan ketergantungan yang masih tinggi terhadap energi fosil, khususnya yang dipengaruhi oleh pasar global, maka setiap gejolak harga minyak dunia akan selalu berpotensi menekan perekonomian kita," tegasnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Eddy mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, panas bumi, dan bioenergi. 

Baginya, transisi energi bukan sekadar isu lingkungan, melainkan instrumen vital untuk menjaga kemandirian ekonomi dari fluktuasi global.

"Saya yakin dan percaya urgensi mewujudkan ketahanan energi sama pentingnya dengan upaya mewujudkan ketahanan nasional. Transisi energi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan," ujar Eddy. (ant/dpi)