Prabowo Putuskan Jabatan Polri di Luar Institusi Dibatasi, Jimly: Seperti UU TNI

Jakarta, tvOnenews.com - Reformasi besar di tubuh Polri terkait pembatasan jabatan anggota kepolisian di luar struktur institusi. Presiden Prabowo Subianto disebut telah memutuskan agar aturan tersebut dibuat secara limitatif dan mengikat dalam regulasi baru. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, keputusan itu diambil setelah pembahasan intensif bersama pemerintah, sebagai bagian dari paket reformasi menyeluruh yang kini telah diserahkan kepada Presiden. “Mengenai pengaturan pembatasan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh polri di luar struktur kepolisian, nah, jadi tadi diputuskan oleh bapak presiden harus ditentukan secara limitatif jabatan mana saja seperti di undang undang TNI,” ujar Jimly di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026). Selama ini, menurutnya, tidak ada batasan jelas terkait posisi apa saja yang bisa diisi oleh anggota Polri di luar institusi. Kondisi tersebut dinilai perlu diperbaiki melalui regulasi yang lebih tegas dan terstruktur. “Jadi tidak seperti sekarang, tidak ada batasan, nah, itu harus dimuat di PP atau dimuat di UU yang segera akan diselesaikan oleh kementerian yang bertanggung jawab dibawah koordinasi pak menko (Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan),” katanya. Jimly menjelaskan, keseluruhan rekomendasi reformasi yang disusun komisinya dituangkan dalam sepuluh buku yang mencakup berbagai opsi kebijakan, baik untuk pemerintah maupun internal Polri. “Sehingga sekarang yang kami laporkan tadi sebanyak 10 buku yaitu menyangkut keseluruhan policy reform policy alternative untuk dijalankan oleh pemerintah maupun oleh polri secara internal,” ujarnya. Ia menegaskan, langkah berikutnya adalah mendorong revisi Undang-Undang Polri sebagai payung hukum utama, yang nantinya akan diperkuat dengan aturan turunan untuk memastikan implementasi berjalan efektif. “Jadi, kami usulkan supaya dibentuk revisi UU tentang Polri yang nanti akan di-follow up dengan adanya Peraturan Pemerintah atau Perpres berikut Inpres yang memberikan intrsuksi kepada kapolri dan jajaran untuk menjalankan rekomendasi yang sudah disepakati di dalam laporan ini,” ucapnya. Dengan rampungnya laporan tersebut, tugas Komisi Reformasi Polri secara resmi berakhir. Kini, bola sepenuhnya berada di tangan Presiden untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan pengesahan regulasi baru. “Selanjutnya komisi setelah hari ini tugas selesainya maka tinggal menunggu acara nanti presiden akan mengadakan acara khusus apa itu namanya farewell tanda terima kasih kira-kira begitu,” kata Jimly. (agr/aag)

Prabowo Putuskan Jabatan Polri di Luar Institusi Dibatasi, Jimly: Seperti UU TNI

Berita Terkait

Komunikasi dengan Prabowo di Istana, Mekanisme Pemilihan Kapolri Tetap Jalur DPR RI

Usai Koordinasi dengan Prabowo di Istana, Kapolri Siap Tindak Lanjut Laporan Rekomendasi Tim Reformasi

Prajurit TNI AL Tewas di KRI, Keluarga Temukan Luka Lebam dan Minta Autopsi

Tim Reformasi Serahkan 10 Buku Rekomendasi, Usul Revisi UU Polri hingga Perkuat Kompolnas

Topik Terkait

Polisi

Polri

Prabowo

Jimly Asshiddiqie

Tni

Saksikan Juga

Semangat Jemaah Calon Haji Berumur 103 Tahun Menjalani Ibadah

Imigrasi Soekarno-Hatta Gagalkan Keberangkatan 51 WNI Diduga Haji Ilegal

Sidang Lanjutan Pembunuhan Kacab BRI, Agenda Mendalami Peran Pelaku

Aliansi Ormas Islam Laporkan Ade Armando hingga Grace Natalie ke Polisi

Teka-teki Pembunuhan Sadis Pria di Surabaya Terungkap! Ini Motifnya

Nekat! IRT Nyambi Jadi Pengedar Narkoba, Targetnya Jual Sabu Ke Pelajar

Viral

Kpk

Dedi Mulyadi

Prabowo Subianto

Jakarta

Kdm