ICW Soroti Harta Kekayaan Prabowo dan 38 Pejabat Kabinet Belum Muncul di Situs LHKPN KPK

ICW Datangi Gedung KPK

Sebagai tindak lanjut, ICW mendatangi Gedung KPK untuk menyerahkan permohonan informasi sekaligus meminta lembaga antirasuah itu memberikan penjelasan resmi kepada publik.

ICW menilai transparansi data LHKPN sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemberantasan korupsi.

Apalagi, keterbukaan laporan kekayaan pejabat negara selama ini menjadi salah satu instrumen pengawasan yang dapat diakses publik secara langsung melalui situs e-LHKPN KPK.

KPK Sebut LHKPN Sudah Disampaikan Tepat Waktu

Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN sesuai tenggat waktu.

Meski demikian, hingga saat ini data tersebut belum dapat diakses publik di laman resmi e-LHKPN.

Belum ada penjelasan lebih lanjut dari KPK mengenai alasan belum ditampilkannya data harta kekayaan Presiden dan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih tersebut.

Situasi itu kemudian memunculkan pertanyaan dari masyarakat sipil, termasuk ICW, yang meminta adanya keterbukaan dan klarifikasi resmi dari KPK. (aha/nsp)