Utang Pemerintah Tembus Rp9.920 Triliun Akhir Maret 2026, Setara 40,75% PDB

Jakarta, tvOnenews.com - Jumlah utang pemerintah kembali bertambah pada kuartal pertama 2026. Berdasarkan laporan terbaru Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), total utang pemerintah akhir Maret 2026 mencapai Rp 9.920,42 triliun.

Jumlah tersebut setara dengan 40,75% terhadap produk domestik bruto (PDB). Meski meningkat dibanding akhir tahun lalu, rasio tersebut masih berada di bawah ambang batas maksimal 60% dari PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Bila dibandingkan posisi per Desember 2025 sebesar Rp 9.637,9 triliun, terdapat kenaikan sekitar Rp 282,52 triliun dalam tiga bulan pertama tahun ini. Pada akhir 2025 lalu, rasio utang pemerintah tercatat berada di level 40,46% terhadap PDB.

Dalam laporannya, DJPPR menegaskan strategi pengelolaan utang tetap dilakukan secara hati-hati untuk menjaga keseimbangan portofolio pembiayaan negara.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," dikutip dari laporan DJPPR Kemenkeu, Jumat (8/5/2026).

Struktur utang pemerintah masih didominasi instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Hingga 31 Maret 2026, nilai outstanding SBN mencapai Rp 8.652,89 triliun. Angka itu naik Rp 265,66 triliun dibanding posisi akhir Desember 2025.

Sementara itu, komponen pinjaman tercatat sebesar Rp 1.267,52 triliun atau meningkat Rp 16,85 triliun dibandingkan posisi akhir tahun lalu yang berada di level Rp 1.250,67 triliun.

Peningkatan utang ini sejalan dengan agresivitas pemerintah dalam menyerap dana dari pasar obligasi sejak awal 2026. Berdasarkan catatan lelang Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pemerintah mengambil porsi penawaran yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

Sepanjang 2025, total penawaran masuk dalam lelang SUN dan SBSN mencapai sekitar Rp 2.974,65 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah memenangkan sekitar Rp 917,55 triliun, sehingga rasio penyerapan berada di kisaran 30,85%.

Adapun hingga 5 Mei 2026, total penawaran pada lelang SUN dan SBSN tercatat sekitar Rp865,66 triliun. Pemerintah menyerap sekitar Rp421,10 triliun dari angka tersebut.

Dengan kondisi itu, rasio penyerapan naik menjadi sekitar 48,65%. Artinya, jika tahun lalu pemerintah hanya mengambil sekitar sepertiga dari total penawaran yang masuk, kini porsinya mendekati separuh dari total bid yang tersedia.