KDM Tolak Keras Ajakan Bupati Bogor Bertemu Para Pengusaha Tambang, KDM Tegas Hindari Konflik Kepentingan

Bandung, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi soroti aksi unjuk rasa ribuan eks pekerja tambang di Kantor Pemkab Bogor, Cibinong, pada Senin (4/5/2026) lalu.

Kang Dedi Mulyadi (KDM) dengan tegas menolak membuka kembali izin operasional tambang di Parungpanjang, Kabupaten Bogor. 

Padahal Bupati Bogor Rudy Susmanto meminta agar KDM meninjau kembali penutupan tambang tersebut, pasalnya ada ribuan warga yang tergantung di sana.

Bahkan, menurut KDM Pemerintah Kabupaten Bogor telah berulang kali meminta pertemuan khusus antara dirinya dengan para pengusaha tambang. 

Namun, KDM dengan tegas memilih untuk menjaga jarak guna menghindari konflik kepentingan.

"Saya belum memenuhi pertemuan itu karena saya menjaga integritas. Seluruh keputusan harus dilakukan berdasarkan sistem, bukan sekadar pertemuan informal," kata dengan tegas.

"Kita harus ingat, yang disebut bekerja di sektor tambang itu tidak semuanya pekerja kasar. Ada juga yang hanya berdiri di jalan minta setoran, ada aktivisnya juga," tambahnya.

KDM menegaskan kenyamanan masyarakat luas di jalur Parungpanjang menjadi prioritas yang tidak dapat ditawar.

Di mana sebelumnya, Pemprov Jabar menjanjikan kompensasi penutupan sementara tambang untuk tiga bulan. Namun dalam perjalanannya, hanya diberikan satu bulan.

Hal tersebut kata Dedi bukan tanpa alasan, perubahan penerima yang membengkak dari 3.000 menjadi 18.000 orang berdasarkan usulan kepala desa setempat, menjadi dasar, pemberian kompensasi hanya diberikan satu kali.

"Sehingga kan tadinya saya menghitung bahwa kalau 3.000 dikasih misalnya Rp3 juta, maka itu 6 bulan cukup. Diberikan kompensasi tiap bulan. Tetapi kan yang mengajukannya 18.000, sehingga alokasi untuk yang 6 bulan itu hanya diberikan sekali," kata Dedi di Kota Bandung, pada Rabu (6/5/2026).

KDM mengakui adanya upaya intensif dari Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang memperjuangkan nasib para pekerja tambang. 

Lebih lanjut, KMD menekankan urusan tambang bukan sekadar masalah ekonomi bagi pengusaha dan pekerja di dalamnya, melainkan menyangkut hajat hidup puluhan ribu warga yang terdampak kemacetan dan polusi di jalur Parungpanjang. 

KDM tidak ingin masyarakat di daerah tersebut kembali menderita akibat dampak truk tambang yang selama ini menyebabkan depresi hingga korban jiwa.