Soal Kasus Pencabulan Puluhan Santriwati di Pati, DPR Desak Aparat Tidak Beri Kompromi: Harus Transparan!

 Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mengingatkan seluruh pihak agar tidak menghalangi proses hukum kasus pencabulan santriwati di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Bahka ia tegaskan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah mengatur ancaman pidana bagi pihak yang mencoba merintangi penanganan perkara kekerasan seksual.

Selly mengingatkan agar jangan ada perlakuan spesial bagi tersangka, Asyhari (51). Asyhari diketahui melakukan berbagai upaya untuk berkelit atas perbuatannya. Ia pun sempat tidak ditahan meski sudah berstatus tersangka, sebelum akhirnya berhasil ditangkap.

“UU sudah sangat jelas. Dalam Pasal 19 UU TPKS ditegaskan bahwa setiap pihak yang dengan sengaja menghalangi, merintangi, atau menggagalkan proses penanganan perkara kekerasan seksual dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun,” tegas Selly pada Minggu (10/5).

Ia meminta aparat penegak hukum tidak memberikan kompromi terhadap pelaku maupun pihak-pihak yang diduga berupaya mengaburkan kasus tersebut.

“Dan saya ingatkan agar jangan lagi ada perlakuan spesial bagi pelaku yang saat ini sudah berhasil ditangkap. Proses penyidikan juga harus transparan dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dari publik,” ujar Selly.

Dalam perjalanannya, kasus ini disebut telah berlangsung cukup lama sejak laporan pertama muncul pada 2024. Menurut dia, lambannya penanganan perkara tidak seharusnya terjadi karena UU TPKS telah memberikan kemudahan pembuktian dalam kasus kekerasan seksual.

“Merujuk dalam UU TPKS, memenjarakan pelaku kekerasan seksual seperti pada UU TPKS hanya cukup dua alat bukti, salah satunya keterangan korban dan surat keterangan psikologi atau visum,” jelas Selly.

“Artinya kalau pada akhirnya hambatan kasus karena sebagain korban mencabut laporan itu agak rancu. Kan masih ada korban lainnya,” lanjutnya.

Selly menegaskan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual juga telah diatur dalam Pasal 40 UU TPKS, termasuk ancaman pidana bagi pihak yang menghambat proses penyidikan.

“Ketentuan ini berlaku bagi siapa pun tanpa terkecuali, sehingga seluruh pihak, termasuk aparat dan lembaga terkait, harus memastikan proses hukum berjalan secara profesional dan berpihak pada korban,” jelasnya.