Dedi Mulyadi Soroti Alih Fungsi Lahan di Dataran Tinggi, Bupati Cianjur: Ini Sangat Mengkhawatirkan

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi meluncurkan program preventif untuk mengatasi banjir di wilayah dataran tinggi Cianjur. 

Langkah konkret yang diambil adalah memberikan insentif bulanan sebesar Rp2 juta kepada para petani di lereng Gunung Gede Pangrango yang bersedia beralih dari bertani sayur ke penanaman pohon keras.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyoroti bahwa fenomena bencana di dataran tinggi, khususnya kawasan Puncak-Cianjur, merupakan hal yang tidak biasa. 

Menurutnya, program ini bertujuan mengembalikan fungsi ekosistem sekaligus menjaga amanah leluhur Tatar Sunda dalam menjaga alam. Nantinya, setiap petani akan mengelola lahan seluas satu hingga dua hektar untuk reboisasi.

Kekhawatiran senada diungkapkan Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian.

Ia menyebutkan bahwa hasil kajian lintas dinas menunjukkan adanya degradasi lingkungan yang serius akibat masifnya alih fungsi lahan. 

Lahan yang dulunya rimbun dengan tanaman teh dan kopi, kini berubah menjadi perkebunan sayur yang tidak mampu menyerap air hujan dengan optimal.

“Ini sangat mengkhawatirkan, karena wilayah dataran tinggi terjadi banjir, karena hasil kajian menunjukkan perubahan fungsi lahan dari tanaman keras menjadi perkebunan sayuran berdampak terhadap menurunnya daya serap tanah," ujar Bupati Wahyu di Cianjur, Minggu (10/5).

Perubahan jenis tanaman ini memicu erosi dan meningkatkan debit aliran air permukaan saat hujan deras, sehingga perkampungan yang berada di kaki gunung kini kerap terendam banjir. 

Wahyu menekankan bahwa aktivitas ekonomi warga harus berjalan beriringan dengan kelestarian alam melalui penanaman pohon yang memiliki akar kuat untuk mengikat air.

Pemerintah Kabupaten Cianjur saat ini terus menjalin koordinasi intensif dengan Pemprov Jabar guna mengevaluasi tata ruang, terutama di wilayah utara yang menjadi kawasan hulu.

“Harapan kami langkah bersama dengan pemerintah provinsi dapat memperbaiki tata ruang dan pengelolaan kawasan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Cianjur,” tambah Wahyu.

Melalui sinergi antara kebijakan insentif dari Gubernur Dedi Mulyadi dan evaluasi tata ruang dari Pemkab Cianjur, diharapkan keseimbangan ekosistem di wilayah dataran tinggi dapat pulih kembali dan risiko bencana banjir dapat diminimalisir secara berkelanjutan. (ant/dpi)