Rupiah Tembus Rp17.500, Puan Maharani Bakal Panggil Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menkeu Purbaya

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPR RI Puan Maharani berencana memanggil Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyusul anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang menembus level Rp17.500.

Langkah tersebut diambil setelah rupiah kembali mencatatkan pelemahan terdalam sepanjang sejarah pada perdagangan Selasa (12/5/2026). Berdasarkan data Bloombergtechnoz, rupiah sempat menyentuh level Rp17.510 per dolar AS atau melemah sekitar 0,56 persen pada pukul 10.10 WIB.

Pelemahan ini melanjutkan tren negatif rupiah sejak awal perdagangan pagi. Mata uang Garuda bahkan langsung dibuka melemah 0,42 persen ke posisi Rp17.485 per dolar AS sebelum terus tertekan sepanjang sesi perdagangan.

DPR Soroti Dampak Pelemahan Rupiah

Puan Maharani mengatakan DPR akan meminta penjelasan langsung dari pemerintah dan Bank Indonesia terkait kondisi ekonomi terkini, termasuk strategi untuk menahan tekanan terhadap rupiah agar tidak semakin dalam.

Pernyataan tersebut disampaikan Puan usai memimpin Sidang Paripurna di Gedung DPR RI.

“Ya tentu saja kami (DPR) akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut,” ujar Puan.

Menurutnya, kondisi pelemahan rupiah tidak bisa dianggap sepele karena berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional apabila tidak segera diantisipasi.

Karena itu, DPR ingin memastikan pemerintah dan otoritas moneter memiliki langkah konkret untuk menjaga stabilitas nilai tukar serta menjaga kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia.

Puan Minta Pemerintah Antisipasi Risiko Jangka Panjang

Puan menegaskan langkah antisipasi tidak hanya diperlukan untuk menghadapi tekanan ekonomi tahun ini, tetapi juga untuk menjaga kondisi ekonomi nasional hingga 2027.

Ia meminta pemerintah dan Bank Indonesia menyiapkan strategi jangka panjang agar tekanan global maupun domestik tidak membuat Indonesia semakin terpuruk.

“Apa yang dilakukan pemerintah, termasuk BI, situasi ini jangan sampai pengaruh nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk. Jadi harus diantisipasi sejak awal. Bukan hanya tahun ini, tapi juga sampai tahun 2027,” kata Puan.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap kondisi ekonomi global, penguatan dolar AS, hingga tekanan terhadap pasar keuangan domestik.

Rupiah Jadi Sorotan dalam Pembahasan APBN 2027

Tidak hanya memanggil pemerintah dan Bank Indonesia, DPR juga berencana memasukkan isu pelemahan rupiah ke dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan fondasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap kuat di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.

“Karenanya, itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang,” tutur Puan.

Pembahasan tersebut dinilai penting karena pelemahan rupiah berpotensi memengaruhi banyak sektor, mulai dari impor, subsidi energi, pembayaran utang luar negeri, hingga stabilitas fiskal pemerintah.

Rupiah Terus Tertekan sejak Awal April

Pelemahan rupiah sendiri sudah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir. Mata uang Indonesia terus bergerak turun sejak menembus level Rp17.000 per dolar AS pada awal April 2026.

Tekanan terhadap rupiah dipicu kombinasi faktor eksternal dan domestik. Dari sisi global, konflik geopolitik di Timur Tengah dan penguatan dolar AS membuat investor global lebih memilih aset safe haven.

Sementara dari dalam negeri, pasar juga menyoroti kondisi fiskal, arus modal asing, hingga kekhawatiran terhadap prospek pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam perdagangan terbaru, rupiah bahkan sempat menjadi mata uang dengan performa terburuk kedua di Asia setelah Won Korea Selatan.

Pemerintah dan BI Didesak Jaga Stabilitas

Rencana DPR memanggil Perry Warjiyo dan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap kondisi pasar keuangan nasional.

Pasar kini menanti langkah konkret pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah, terutama di tengah tekanan global yang belum mereda.

Selain menjaga nilai tukar, pemerintah juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia agar tekanan terhadap pasar keuangan tidak semakin dalam dalam beberapa bulan ke depan. (nsp)