Viral Juri LCC MPR RI Singgung Endorse dan LHKPN, Harta Rp3,9 Miliar Indri Wahyuni Ikut Dikuliti Netizen

Jakarta, tvOnenews.com - Nama Indri Wahyuni mendadak menjadi sorotan publik usai polemik penilaian dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Kalimantan Barat viral di media sosial. Kontroversi itu semakin melebar setelah beredarnya tangkapan layar story WhatsApp yang diduga milik Indri Wahyuni dan menyinggung soal endorsement hingga LHKPN.

Indri Wahyuni diketahui merupakan Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI sekaligus salah satu juri dalam perlombaan tersebut.

Sorotan publik bermula saat final LCC Empat Pilar MPR RI di Pontianak, Sabtu (9/5/2026), memicu perdebatan terkait penilaian jawaban peserta.

Polemik Jawaban Peserta Jadi Awal Kontroversi

Dalam perlombaan itu, peserta dari SMAN 1 Pontianak bernama Josepha Alexandra atau Ocha beberapa kali mengajukan keberatan kepada dewan juri karena merasa jawaban yang diberikannya seharusnya dinilai benar.

Namun, protes tersebut tidak diterima oleh tim penilai selama jalannya kompetisi.

Situasi itu kemudian viral di media sosial dan memicu gelombang kritik terhadap dewan juri, termasuk Indri Wahyuni yang ikut menjadi pusat perhatian publik.

Di tengah ramainya polemik, akun Instagram @kementrianbakuhantam mengunggah tangkapan layar story WhatsApp dari kontak bernama “Bu Indri MPR” yang diduga berkaitan dengan kontroversi hasil perlombaan tersebut.

Story WhatsApp soal LHKPN dan Endorse Viral

Dalam unggahan yang beredar, akun bernama “Bu Indri MPR” menuliskan pembelaan terhadap sekolah pemenang sekaligus menyinggung kritik netizen yang ramai membahas dirinya.

“They deserve the win and the explanation why they are still the winner of the game. Focusing on one school and neglecting justice for other is a part of the biggest ignorance that one could do,” demikian isi unggahan yang viral.

Unggahan itu juga menyinggung soal anggapan publik terhadap sekolah yang dinyatakan menang dan akan mewakili Kalimantan Barat di tingkat nasional.

“Jawaban sapujagad tapi ga ada yang mau buka ini. Seolah-olah jawaban tersebut benar. Sekolah yg menang dinilai tidak pantas menang. Padahal hasil akhir tetap sekolah tsb yg menang,” tulis unggahan tersebut.

Namun, perhatian netizen semakin besar setelah akun itu turut menyinggung soal endorsement dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN.

“Terakhir, mau open endorse ah, biar makin kaya. Supaya LHKPN gw yg tersebar makin bikin shock banyak orang. Hayooo yg iri makin panas, ngeledekin gw ga akan bikin gw jatuh. At the end, u will always have me kata misua,” tulis akun tersebut.

Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Indri Wahyuni terkait keaslian story WhatsApp yang viral tersebut.

LHKPN Indri Wahyuni Ikut Ramai Dikulik

Di tengah polemik LCC Empat Pilar MPR RI, publik juga ramai mengulik LHKPN Indri Wahyuni yang tercatat di laporan per 31 Desember 2025.

Berdasarkan data LHKPN yang beredar, Indri Wahyuni memiliki total kekayaan bersih sebesar Rp3.921.821.579 atau sekitar Rp3,9 miliar.

Rincian kekayaannya meliputi aset tanah dan bangunan senilai Rp4,35 miliar yang berada di wilayah Bogor dan Kota Tangerang.

Sementara itu, pada bagian alat transportasi dan mesin, tercatat Rp0 atau tidak memiliki kendaraan pribadi.

Selain aset properti, Indri Wahyuni juga memiliki kas dan setara kas sebesar Rp350 juta.

Namun dalam laporan tersebut, ia juga tercatat memiliki hutang senilai Rp778.178.421.

Rincian LHKPN itulah yang kemudian ramai dibahas netizen, terutama karena nilai aset tanah dan bangunan lebih besar dibanding total kekayaan bersih setelah dikurangi hutang, serta tidak adanya kepemilikan kendaraan pribadi dalam laporan tersebut.

MPR RI Minta Maaf soal Polemik LCC

Di sisi lain, MPR RI telah menyampaikan permintaan maaf atas polemik yang terjadi dalam final LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat.

Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penilaian dan kinerja dewan juri.

“Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” ujar Akbar dalam keterangan resmi, Senin (11/5/2026).

Ia menyebut insiden tersebut menjadi pelajaran penting agar pelaksanaan lomba serupa ke depan berjalan lebih profesional dan objektif.

Sementara itu, anggota MPR RI Hetifah Sjaifudian turut mengusulkan agar lomba tingkat Kalimantan Barat diadakan ulang demi menjaga rasa keadilan bagi seluruh peserta.

“Supaya ini berjalan adil, kami mendorong agar khusus kegiatan di Kalimantan Barat ini dilakukan lomba ataupun pertandingan ulang,” kata Hetifah.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait pelaksanaan lomba ulang. Adapun SMAN 1 Sambas masih tercatat sebagai wakil Kalimantan Barat untuk melaju ke tingkat nasional. (nsp)