Wamenhaj Tegaskan Aturan Dam Haji di Indonesia Tak Dicabut Meski Ada Fatwa MUI

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan pemerintah tidak akan mencabut surat edaran terkait opsi pelaksanaan dam haji di dalam negeri. Bahkan, Kemenhaj justru berencana memperkuat aturan tersebut di tengah polemik fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menegaskan dam sebaiknya dilakukan di Tanah Haram. “Kami justru akan memperkuat Surat Edaran tersebut. Bukan justru mencabut. Kami menyediakan ruang yg sangat luas untuk perbedaan,” kata Dahnil dalam keterangannya, Kamis (14/5). Menurut Dahnil, pemerintah tidak berada pada posisi memaksakan satu pandangan fiqih tertentu kepada jamaah. Kemenhaj, kata dia, hanya membuka ruang seluas-luasnya bagi perbedaan keyakinan dan pendapat ulama terkait pelaksanaan dam haji. Ia menjelaskan jamaah yang meyakini dam boleh dilakukan di dalam negeri dipersilakan mengikuti pandangan tersebut. Dahnil menyebut pandangan itu juga sejalan dengan tarjih Muhammadiyah dan sejumlah pendapat ulama lainnya. “Jamaah haji yang mau dan percaya dengan figh yg memperbolehkan dipotong dam di dalam negeri kami mempersilahkan dan bisa dipotong didalam negeri sprt pandangan tarjih Muhammadiyah maupun pandangan lainnya,” ujarnya. Sementara bagi jamaah yang meyakini dam hanya sah dilakukan di Tanah Haram seperti pandangan MUI, pemerintah juga mempersilakan. Namun, Dahnil menegaskan penyembelihan dam harus dilakukan melalui lembaga resmi yang diakui pemerintah Arab Saudi. “Yang percaya hanya bisa dipotong di tanah haram seperti pandangan MUI tersebut, kami persilahkan potong di tanah haram tapi harus via lembaga resmi yang dilegalkan oleh pemerintah kerajaan arab saudi yakni addahi, selain diluar itu pemerintah kerajaan Saudi arabia menyatakam ilegal,” katanya. Dahnil menekankan, pemerintah menghormati seluruh perbedaan pandangan fikih yang berkembang di masyarakat. Menurut dia, kebijakan yang dibuat Kemenhaj justru bertujuan memberi keleluasaan kepada jamaah dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. “Jadi, Kemenhaj-Pemerintah menghormati dan menyediakan ruang seluas-luasnya terhadap perbedaan fiqih dan keyakinan. Tidak dalam posisi memaksakan tapi dalam posisi menyediakan keleluasaan secara fiqih haji,” tegasnya. Ia pun mengingatkan agar perbedaan pandangan fiqih tidak berubah menjadi saling menyalahkan di ruang publik. “Kami menyediakan ruang perbedaan fiqih menghormati perbedaan bukan justru memaksa dan menuding yang berbeda salah,” pungkasnya. (rpi/dpi)

Wamenhaj Tegaskan Aturan Dam Haji di Indonesia Tak Dicabut Meski Ada Fatwa MUI

Berita Terkait

Dam Haji Diperdebatkan MUI dan Kemenhaj, DPR Ingatkan Jangan Sampai Jamaah Bingung

Menjelang Ibadah Haji 2026 Jangan Lupa Puasa Sunnah, Berikut Jadwal Puasa Dzulhijjah

298 Calon Jemaah Haji asal Lumajang Batal Berangkat Tahun Ini, Paling Banyak Terkendala Biaya

Ketua Umum ABKI Mediasi Pertemuan Strategis Kepala Staf Kepresidenan dengan Duta Besar Arab Saudi

Topik Terkait

Haji

Mui

Dam

Saksikan Juga

Olah TKP Kebakaran Maut di Sunter

Polisi Dalami Motif Penyekapan Tiga Anak di Bandung

Tumpukan Tanah Setebal 5 Meter Menimpa Pencari Besi Bekas Hingga Tewas

Menkeu Purbaya Optimis Indonesia Mampu Lewati Krisis Global

Pegawai Kemenkumham Ditemukan Tewas di Dalam Kamar Kos

MK Tegaskan Jakarta Masih Jadi Ibu Kota, Bagaimana Nasib IKN?

Viral

Dedi Mulyadi

Kpk

Kdm

Prabowo Subianto

Jakarta