Purbaya Bongkar ‘Permainan Gelap’ Ekspor RI, Temukan Harga Sawit Dimainkan via Singapura

Jakarta, tvOnenews.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membongkar praktik transfer pricing dan under-invoicing yang diduga selama puluhan tahun menggerus penerimaan negara dari sektor ekspor komoditas strategis Indonesia.

Dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), Kementerian Keuangan mengaku menemukan pola manipulasi harga ekspor sawit hingga batu bara melalui perusahaan-perusahaan luar negeri.

Purbaya menegaskan praktik tersebut membuat Indonesia kehilangan potensi penerimaan negara dalam jumlah sangat besar, baik dari sisi pajak maupun devisa hasil ekspor.

“Saya kan Menteri Keuangan, jadi saya pengen dapat profit sharing atau biaya, pemasukan dari import tax yang sesuai dengan yang dilakukan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (21/5/2026).

Menurut Purbaya, Presiden Prabowo Subianto sebenarnya sudah lama menyoroti praktik under-invoicing dalam rapat kabinet. Setelah mendapat arahan itu, dirinya langsung memeriksa sistem National Single Window (NSW) yang menyimpan seluruh data ekspor-impor nasional.

“Tadi Bapak Presiden (Prabowo Subianto) kan cerita under-invoicing ya. Ini bukan pertama beliau menceritakan itu di rapat kabinet dan dikemukakan itu,” kata dia.

“Jadi begitu ada seperti itu, saya langsung datang ke NSW, National Single Window yang di bawah Kementerian Keuangan itu ya, dan beberapa kementerian ya. Itu semua export-import data di situ, tapi pada waktu itu saya tanya mereka enggak bisa jawab,” sambungnya.

Karena tak puas dengan hasil awal, Purbaya kemudian membentuk tim khusus berisi para ahli terbaik Kementerian Keuangan untuk membongkar pola permainan harga ekspor komoditas Indonesia.

“Saya panggil jagoan-jagoan dari Kementerian Keuangan untuk gabung di situ, kita buat namanya tim 10 di situ, itu meng-employ AI segala macam di situ untuk melihat apakah betul di industri misalnya sawit ada under-invoicing,” ungkap Purbaya.

Pemeriksaan dilakukan secara acak terhadap perusahaan eksportir crude palm oil (CPO). Tim Kemenkeu menelusuri jalur pengapalan kapal demi kapal untuk membandingkan harga ekspor dari Indonesia dengan harga jual akhir di negara tujuan.