Peserta Unggulan Seleksi Paskibraka Sulsel Tersingkir oleh ‘Peserta Titipan’, Dugaan Diskriminasi dan Rasisme Mencuat

tvOnenews.com - Seorang siswi bernama Cathlyn Yvaine Lesmana mendadak menjadi sorotan publik setelah sempat digadang-gadang sebagai kandidat kuat delegasi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2026 dari Sulawesi Selatan.

Perdebatan ini muncul ketika siswi asal Makassar ini dikabarkan memiliki nilai seleksi tinggi, namun gagal lolos ke tingkat nasional dan posisinya digantikan peserta lain.

Kemudian, situasi ini memicu dugaan adanya ‘peserta titipan’ hingga diwarnai dengan isu diskriminasi dan rasisme, seketika viral di media sosial.

Meski Cathlyn mendapatkan nilai tinggi pada sejumlah tahapan tes, namun namanya justru tidak tercantum sebagai wakil Sulawesi Selatan untuk seleksi tingkat pusat.

Berdasarkan informasi yang beredar, Cathlyn Yvaine memperoleh nilai sempurna 100 pada tes wawasan kebangsaan dan nilai 95 pada tes intelegensi umum.

Capaian tersebut membuat publik mempertanyakan alasan mengapa ia tidak lolos ke tahap nasional, sehingga muncul dugaan adanya penilaian yang tidak transparan.

Muncul Dugaan Diskriminasi dan Rasisme 

Namun, polemik ini semakin berkembang setelah adanya isu peserta yang gagal lolos tersebut merupakan satu-satunya peserta keturunan Tionghoa dalam seleksi tingkat provinsi.

Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Makassar sempat mengunggah pernyataan resminya dengan menegaskan bahwa segala bentuk diskriminasi dan rasisme sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

“BPIP menghadirkan program Paskibraka sebagai wadah pembinaan generasi muda agar mampu menjadi pengamal nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, tujuan tersebut akan kehilangan makna apabila praktik diskriminasi masih dibiarkan terjadi di dalam prosesnya,” tulis dalam keterangan resminya pada akun milik DPPI Kota Makassar.

“Jika sejak awal peserta sudah dihadapkan pada perlakuan rasis dan diskriminatif, maka yang sedang dibangun bukanlah persatuan. Melainkan budaya ketidakadilan yang bertentangan langsung dengan semangat Pancasila. Hal seperti ini tidak dapat dianggap normal, tidak dapat dibenarkan dan tidak boleh terus diwariskan dalam program yang seharusnya menjadi simbol persatuan bangsa,” sambung keterangan tersebut.

Pihaknya menentang keras adanya praktik diskriminasi dan subjektivitas asal daerah maupun rasisme.