Ratusan SPPG MBG Setop Sementara, Kepala BGN NTB Bantah Penyebabnya Karena Pergantian Pucuk Piminan

Jakarta, tvOnenews.com - Sebanyak ratusan dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) setop sementara di di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sontak, hal ini langsung menyedot perhatian publik hingga membuat Kepala BGN Regional NTB Eko Prasetyo angkat bicara.

Seperti kabar yang beredar, layanan MBG ini mandek dalam beberapa hari terakhir lantaran dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum cair ke rekening pengelola. Adapun dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang setop sementara sebanyak, 195 dapur.

Akibat anggaran tersendat, ratusan ribu penerima manfaat terpaksa gigit jari karena tidak menerima distribusi makanan seperti biasanya. 

Kemudian, BGN Regional NTB memastikan kendala ini murni masalah teknis pencairan anggaran dari pusat.

"Jadi memang tidak operasionalnya itu menunggu pencairan dana. Hari ini ada pencairan lagi, nanti berprogres, nanti hari ini ada pencairan lagi, nanti akan segera, kami optimalkan semua," ungkap Kepala BGN NTB, Eko Prasetyo, saat dikonfirmasi, Senin (8/6/2026).

Bahkan ia ceritakan, proses pencairan dana diawali dengan penarikan data SPPG dari sistem pada pekan sebelumnya sebelum dicairkan bertahap. 

Namun, hingga awal pekan ini, masih ada ratusan dapur yang belum menerima transferan dana sehingga tidak bisa memproduksi makanan.

"Itu belum ada komunikasi sih dari pusat ya, itu dananya pusat itu, kalau terkait dananya. Tetapi, kali ini kendala teknis saja, biasa," jelas Eko.

Eko membantah keras isu yang mengaitkan mandeknya operasional dapur MBG ini dengan pergantian pucuk pimpinan di BGN beberapa waktu lalu. Menurutnya, roda organisasi BGN di pusat maupun daerah tetap berjalan normal.

"Ini beda konteks. Konteks permasalahan ini kendala teknis. Tidak ada hubungan terkait pergantian ke pucuk pimpinan," beber Eko.

Eko juga menegaskan para pengelola dapur atau mitra sama sekali tidak diperbolehkan mencari pinjaman atau menggunakan dana talangan demi mengakali keterlambatan.

"Tidak boleh ditalangi atau menggunakan pembayaran tempo. Tidak diperkenankan," tutur Eko.

Eko mengungkapkan telah melaporkan seluruh data SPPG yang belum menerima transferan agar segera ditindaklanjuti BGN saat hari kerja.