Aksi Damai di Depan Kantor Kedubes Singapura Jakarta, FPAR Desak Pengembalian Aset Koruptor

Jakarta, tvOnenews.com - Front Penyelamat Aset Rakyat (FPAR) melakukan aksi damai di depan Kedutaan Besar Singapura di Jakarta pada Jumat (3/7/2026).

Aksi ini sebagai bentuk kepedulian FPAR terhadap maraknya kejahatan ekonomi lintas negara yang dinilai merugikan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam aksi tersebut, FPAR menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mengembalikan aset dan dana hasil tindak pidana korupsi serta pencucian uang milik koruptor Indonesia; Kedua, menghentikan dugaan keterlibatan entitas berbasis Singapura dalam jaringan illegal fishing yang merugikan Indonesia; dan ketiga, menghentikan penggunaan pasir laut yang berasal dari aktivitas penambangan dan perdagangan ilegal untuk kepentingan reklamasi.

Koordinator Lapangan FPAR, Ridha Furqon Wahyu Ramdhani, menyampaikan aksi damai ditujukan sebagai seruan kepada pemerintah dan otoritas terkait agar menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung penegakan hukum dan perlindungan kedaulatan Indonesia.

"Korupsi dan pencucian uang bukan hanya mencuri uang negara, tetapi juga merampas hak atas rakyat, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Ketika aset hasil korupsi disembunyikan di luar negeri, tentu saja rakyat Indonesia yang menjadi korban. Oleh karena itu, aset tersebut harus dikembalikan kepada negara melalui mekanisme hukum yang berlaku," katanya.

FPAR menilai bahwa Singapura sebagai salah satu pusat keuangan internasional memiliki tanggung jawab untuk memastikan sistem keuangannya tidak dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan aset hasil kejahatan. Pemerintah Singapura sendiri melaporkan telah menyita sekitar S$6 miliar aset yang berkaitan dengan tindak pidana dan pencucian uang sepanjang 2019–2024.

FPAR juga turut menyoroti akan dugaan praktik Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing) yang terus menggerus sumber daya kelautan Indonesia. 

Menurut FPAR, berbagai operasi penegakan hukum menunjukkan bahwa kejahatan tersebut tidak hanya melibatkan kapal pelaku, tetapi juga diduga berkaitan dengan jaringan perusahaan, perdagangan, dan logistik lintas negara. 

Oleh karena itu, FPAR mendesak agar setiap perusahaan, kapal, maupun individu yang terbukti menjadi bagian dari jaringan tersebut harus diproses sesuai hukum.

Menurut, Ridho FPAR juga menyoroti tingginya permintaan pasir laut untuk proyek reklamasi yang dalam sejarahnya mendorong eksploitasi besar-besaran di wilayah pesisir Indonesia.