PVMBG-Pemkab Serang Jamin Wisata Pantai Anyer Aman dari Anak Krakatau, Video Erupsi Besar di Media Sosial Hoax

Jakarta, tvOnenews.com - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG)-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menjamin destinasi wisata pantai di kawasan Anyer dan Cinangka aman dikunjungi, meskipun Gunung Anak Krakatau (GAK) berstatus Siaga atau Level III.

Wakil Bupati (Wabup) Serang Muhammad Najib Hamas mengatakan video yang memperlihatkan seolah-olah Gunung Anak Krakatau dalam kondisi erupsi besar yang belakangan ini viral beredar di media sosial adalah hoax.

Dia memastikan video yang viral itu merupakan hasil suntingan yang tidak benar.

"Kami telah meninjau langsung Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau PVMBG di Desa Pasauran, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang bahwa video yang beredar tersebut tidak benar," ujarnya, Senin (6/7/2026). 

Dia pun memastikan bahwa kondisi Gunung Anak Krakatau melandai dan dinyatakan aman. 

"Kondisi Gunung Anak Krakatau melandai dan dinyatakan aman. Kami mengajak wisatawan, baik lokal maupun luar daerah, untuk tidak khawatir menghabiskan libur sekolah bersama keluarga di pesisir Serang," katanya.

Sementara itu, Petugas Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau (GAK) Deny Mardiono memaparkan meskipun tremor masih terekam, potensi bahaya sangat jauh dari kawasan wisata.

"Radius bahaya berada dalam jarak tiga kilometer dari pusat erupsi. Sementara untuk Pantai Anyer, Cinangka dan Carita itu jaraknya kurang lebih 42 kilometer. Jadi material vulkanik tidak akan sampai ke sana," jelasnya. 

Soal sebaran abu vulkanik, Deny menyebut hal itu bergantung pada arah angin.

Senada dengan Wabup Serang, Badan Geologi juga telah mengeluarkan surat resmi untuk membantah hoax soal erupsi yang beredar di media sosial. 

Meski demikian, pihaknya memastikan akan terus memantau dan memperbarui laporan aktivitas Gunung Anak Krakatau setiap enam jam.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap beraktivitas seperti biasa, tidak terpancing isu bohong dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun BPBD agar informasi yang diterima benar dan akurat," pungkasnya. (ant/nsi)